JAKARTA – Eks Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu mendesak Presiden Prabowo Subianto meninggalkan Proyek Vital Nasional ( PSN ) warisan Jokowi.
Sebab, setiap proyek yang digunakan dibangun baik menggunakan APBN maupun pendanaan penanam modal harus melintasi kajian komprehensif untuk mengukur faedah bagi publik luas, hingga peluang dampak lingkungan kemudian sosial yang mana ditimbulkan.
“Menurut saya harus dikembalikan pada normanya, bahwa (proyek) harus ada studi kelayakan, harus ada AMDAL (Analisis Mengenai Efek Lingkungan), harus ada analisis benefit ekonomi, jadi jangan semata-mata keinginan,” ujar Said Didu ketika ditemui pada Tangerang, hari terakhir pekan (24/1/2025).
Menurutnya, proyek strategis semestinya punya dampak positif seluruh penduduk tidak sekedar kepentingan kegiatan bisnis untuk mencari keuntungan satu kelompok saja. Padahal sejumlah peran negara didalamnya seperti kemudahan perizinan hingga akses pembiayaan untuk menjalankan proyek tersebut.
“Proyek strategis harus lahir belaka untuk kemudian digunakan untuk kepentingan rakyat. Kalau cuma bisnis, jadi dihentikan saja,” tandasnya.
Dia menjelaskan sebuah proyek ketika masuk daftar PSN akan berbagai mendapatkan infrastruktur kemudahan yang diberikan negara. Bahkan risiko politik, sosial, kemudian dunia usaha yang mana ada pada proses pengerjaan PSN sanggup ditanggung oleh negara.
“PSN itu memberikan keistimewaan, bahwa ada apabila terjadi risiko kebijakan pemerintah pun itu ditanggung negara. Risiko hukum, maka negara harus membela, risiko sosial misalnya ada warga yang protes, negara yang dimaksud harus bayar, tidak pengembang,” lanjutnya.
Tak belaka itu, Said Didu juga menyoroti pemberian status PSN terhadap pengembangan kawasan PIK 2 di dalam era Jokowi. Padahal menurutnya, PIK 2 merupakan proyek komersial milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan melalui Agung Sedayu Group.
“Yang lucu kan baru-baru dalam akhir masa jabatan Jokowi, baru PSN masuk ke swasta. Awalnya kan negara kasih ke BUMN, atau proyek-proyek milik negara yang dimaksud dikategorikan strategis, ini malah ke swasta,” kata Said Didu.
