JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan, bahwa dunia semakin bukan terprediksi, salah satunya dengan terpilihnya lagi Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat (AS) . Adapun hal ini menjadi penting mengingat kebijakan Trump di menghadapi gejolak dunia.
Menurut Perry, kebijakan Trump yang mana mengutamakan negaranya harus dicermati, lantaran beliau bukan percaya pada multilateralisme. Maka demikian, Trump mengincar tarif impor tinggi pada beberapa negara.
“He does not believe on those kind, he only believes in bilateral deal. Oleh akibat itu, makanya yang dimaksud disasar sekarang adalah negara-negara yang punya surplus besar perdagangan dengan Amerika Serikat,” ujar Perry di tempat Seminar KAFEGAMA, Menara BTN, Hari Sabtu (14/12/2014).
Perry menjabarkan negara dengan surplus perdagangan besar itu adalah China, Kanada, Eropa, juga Vietnam yang menjadi negara Asia Tenggara satu-satunya.
“Itulah negara-negara yang mana punya surplus perdagangan besar dengan Amerika dan juga karenanya beliau akan mengenakan tarif yang mana tinggi bagi barang-barang yang dimaksud diimpor Amerika dari lima negara itu,” jelas Perry.
Bahkan, Perry mengumumkan Trump sekarang telah merencanakan tarif minimal 25% untuk China per semester II-2025. Kemudian juga telah diberitahukan tarif perdagangan terhadap Kanada.
Selain itu, Perry mengatakan, Donald Trump juga sudah ada menyiapkan kebijakan imigrasi yang tersebut sangat ketat terhadap semua pekerja. Dalam hal ini oramg asing di dalam Amerika yang digunakan tak punya izin sah akan diusir dengan paksa.
“Kenapa? supaya ekspor Amerika naik, impor Amerika turun sehingga pertumbuhannya dapat naik. Dan lantaran itu juga untuk tenaga kerja, supaya orang-orang Amerika yang mana dipekerjakan bukanlah orang-orang asing, khususnya dari Meksiko,” ungkap Perry.
Oleh akibat itu, Perry mengatakan, kebijakan ekspor-impor Trump harus dipelajari agar dapat ditangani. Meskipun surplus perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat bukan terlalu besar, Perry mengungkapkan Indonesia harus memahami bagaimana bisa saja mendapatkan perjanjian secara langsung dengan AS. Bukan melalui WTO atau CEPA.
