JAKARTA – Mewujudkan peningkatan perekonomian tembus 8%, pemerintah menyokong pembiayaan kreatif atau Creative financing untuk membiayai berbagai inisiatif infrastruktur dalam Tanah Air. Tidak belaka itu, pemerintah juga menyokong keterlibatan pihak swasta dan juga BUMN pada pembangunan infrastruktur .
Kepala Subdirektorat Peraturan kemudian Penguraian Kebijakan Biaya Infrastruktur DJPPR Kementerian Keuangan, Lalu Taruna Anugerah mengatakan, hal itu pada diskusi bertema “Creative Financing, Jurus Jitu Infrastruktur Menembus Sektor Bisnis 8 Persen” pada Rabu (18/12/24).
Lalu Taruna menyampaikan, penerapan model pembiayaan creative financing dan juga keterlibatan swasta juga BUMN menjadi mutlak akibat keterbatasan dana pemerintah yang mana cuma mencapai 37%.
“Kebijakan insentif fiskal juga create pembiayaan kreatif jadi tantangan di tempat sini. Secara global pembiayaan kreatif telah berprogres lalu pembiayaan jenis ini yang akan kita dorong dengan dukungan pemerintah,” ujar Lalu Taruna.
Dia kemudian, memotret skema pembiayaan kerja identik pemerintah lalu badan usaha (KPBU) yang dimaksud menurutnya sukses diimplementasikan. Sejauh ini, lanjut dia, sudah ada ada 36 proyek yang menggunakan skema itu dengan total nilai mencapai Rp316 triliun.
“Yang membedakan KPBU juga pengadaan biasa adalah di area KPBU tingkat layanan ke umum yang digunakan diperjanjikan sehingga merangsang kreatifitas serta efektifitas layanan. Misalkan dalam proyek air, ukuran juga kualitas air itu yang digunakan diperjanjikan,” terangnya.
Dalam skema KPBU sambungnya, Kementerian Keuangan menyiapkan kajian secara mendalam sehingga royek yang disebutkan layak mendapatkan pembiayaan atau bankable. Aspek yang mana dipersiapkan seperti finansial, teknis serta legal, sehingga ketika dilelang, bisa saja menarik minat pihak swasta.
“Pendanaan kreatif lainnya dapat melalui Sarana Multi Infrastruktur yang kita harapkan menjadi bank dunianya Indonesia untuk membiayai konstruksi infrastruktur daerah,” tukasnya.
