JAKARTA – pemerintahan Indonesia merancang Sistem Berita Geospasial yang digunakan kuat, akurat, dan juga akuntabel untuk membantu target-target pengerjaan termasuk Net Zero Emission pada 2060 atau lebih banyak cepat.
Plt Dirjen Planologi Kehutanan kemudian Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup kemudian Kehutanan (KLHK) Herban Heryandana mengungkapkan Indonesia merancang sistem informasi geospasial dengan mengacu terhadap Kerangka Kerja PBB UN IGIF. Menurut Herban, sistem informasi geospasial yang mana kuat sangat penting untuk menjawab tantangan pembangunan.
“Misalnya green and blue economy seperti Asta Cita Presiden Prabowo,” katanya ketika memberi pidato kunci pada pembukaan diskusi panel bertajuk Advancing Geospatial Information for Enhancing Climate Action Strategies to Achieve Net Zero Emission di tempat Paviliun Indonesia pada Pertemuan Perubahan Iklim COP29 UNFCCC di dalam Baku, Azerbaijan, Kamis, 14 Oktober 2024.
Herban melanjutkan sistem informasi geospasial yang digunakan kuat juga sangat diperlukan untuk mencapai target pengurangan emisi karbon dari sektor kehutanan dan juga penyelenggaraan lahan (Forestry and Other Land Use/FOLU). Indonesia mencanangkan FOLU Net Sink pada tahun 2030.
“Kita perlu merancang sistem monitoring juga reporting yang tersebut kuat untuk FOLU Net Sink dengan mengintegrasikan berbagai data informasi geospasial seperti citra satelit resolusi tinggi, data tutupan hutan, lalu data deforestasi kemudian degradasi lahan,” katanya.
Terkait hal itu, Kementerian Lingkungan Hidup serta Kehutanan telah terjadi mendirikan SIGAP (Sistem Data Geospasial) KLHK, yang merupakan sistem penyelenggaraan informasi geospasial tematik, sekaligus sumber data untuk informasi kehutanan.
SIGAP mengatur 102 informasi geospasial tematik yang mana diperoleh dari berbagai sumber, dan juga dilengkapi perangkat keamanan lalu kerahasiaan data. Selain itu, SIGAP merupakan open source yang tersebut aksesnya terbuka untuk masyarakat.
Sementara itu Kepala Badan Data Geospasial (BIG) Prof. Muh Aris Marfai yang mana juga menyampaikan pidato kunci pada diskusi yang dimaksud menyatakan pemerintah Indonesia berazam untuk menyediakan data informasi geospasial untuk memperkuat perencanaan dan juga pembangunan, termasuk pada aksi iklim.
