JAKARTA – Kamar Dagang serta Industri ( Kadin ) Indonesia akan memulai pembangunan sistem pendataan pekerja migran Indonesia (PMI). Sistem ini bertujuan mempermudah pemerintah memantau keberadaan PMI di dalam setiap negara penempatan.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie mengatakan, dengan pendataan serta monitoring lewat perangkat digital, pemerintah akan cepat mengetahui permasalahan aktual juga memberikan proteksi optimal.
“Selama ada sinyal, keberadaan PMI akan mudah dipantau lewat perangkat digital,” kata Anindya di siaran pers, dikutipkan Hari Minggu (16/3).
Anindya menyampaikan, pemerintah Indonesia, melalui Kedutaan Besar (Kedubes), akan melakukan penanganan segera. Diharapkan, sistem digital ini meningkatkan pemeliharaan PMI. PMI diharapkan memanfaatkan sistem digital yang dimaksud disiapkan pemerintah.
Untuk melindungi PMI non-prosedural, khususnya di tempat Arab Saudi kemudian Malaysia, Kadin Indonesia menyokong rencana pemerintah mengakhiri moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi kemudian melakukan pemutihan. Dalam penyelenggaraan pemeliharaan PMI, Kadin Indonesia akan memulai pembangunan sistem pendataan PMI.
Sistem ini memudahkan pemerintah, KP2MI, kemudian Perwakilan RI memonitor status lalu keberadaan PMI di dalam negara penempatan. Upaya ini dilaksanakan melalui diplomasi chamber to chamber, kolaborasi dengan Diaspora Indonesia, agency/syirkah, lalu komunitas PMI.
“Nasib mantan PMI juga menjadi perhatian Kadin Indonesia,” imbuh Anindya.
Adapun, Kadin Indonesia akan menyusun acara pemberdayaan serta kewirausahaan. Selain berbagi pengalaman, mantan PMI bisa jadi kembali bekerja di dalam negara lain dengan pendapatan lebih besar tinggi. Rencana ini melibatkan anggota Kadin Indonesia untuk akses pelatihan, permodalan, dan juga pemasaran.
Terkait optimalisasi remitansi PMI, yang mana rata-rata USD10 miliar per tahun, Kadin miliki roadmap untuk menjadikan penempatan PMI sebagai lapangan usaha ekspor jasa. Hal ini menggalang target pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen.
