JAKARTA – Menteri Koordinator Lingkup Perekonomian Airlangga Hartarto menilai pengembangan kawasan dunia usaha khusus (KEK) menjadi salah satu inisiatif pemerintah pada mencapai target perkembangan perekonomian sebesar delapan persen per tahun. Hal itu dikatakan Airlangga pada acara Indonesia SEZ Business Pertemuan 2024, Hari Senin (9/12/2024).
Pada kesempatan yang serupa juga disebutkan masifnya aliran penanaman modal yang digunakan masuk juga aktivitas sektor dari 24 KEK yang tersebut sudah ada ditetapkan pemerintah dapat memacu pertumbuhan sektor ekonomi lebih banyak tinggi. “Mengingat arahan Presiden pada mengejar pertumbuhan dunia usaha delapan persen, salah satunya inisiatif yang digunakan dapat mewujudkan ini adalah lewat KEK,” ujar Airlangga.
Terpisah, Asosiasi Pemerhati Penggiat Daerah Aglomerasi (APPDESA) menilai acara pemerintah dalam bidang sektor ekonomi itu membutuhkan dukungan semua pihak, khususnya dari koalisi. “Partai partisipan koalisi harus menjamin bahwa seluruh anggota majelis hingga kader, dari pusat serta daerah, tegak lurus mencipta kondisi agar iklim berjuang terus-menerus positif untuk investasi,” kata Koordinator Nasional APPDESA Rifaldi Utama.
Rifaldi menambahkan, setiap anggota koalisi di dalam daerah, khususnya anggota badan di area tingkat kota lalu kabupaten seharusnya bisa saja menjadi motor untuk menghindari terjadinya segala peluang yang digunakan dapat mengganggu kegiatan sektor ekonomi di dalam area masing-masing, seperti adanya aksi-aksi yang dimaksud ditunggangi kepentingan serta iming-iming uang.
“Para anggota badan ini harus menarik batas tegas serta memberikan edukasi terhadap publik pentingnya cipta kondisi untuk menggerakkan perekonomian negara yang dimaksud ditargetkan mencapai 8%,” pungkasnya.
Aksi Demo Danau Lido Dinilai Sarat Kepentingan dan juga Uang
Sebagaimana diketahui sama-sama telah lama terjadi rangkaian aksi unjuk rasa terkait Danau Lido di tempat kawasan Cigombong, Bogor, Jawa Barat. Bahkan pada rangkaian aksi itu, hadir juga anggota DPRD Daerah Bogor selama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Edwin Sumarga.
Menurut APPDESA, diperkenalkan anggota partai koalisi di rangkaian aksi yang dimaksud menunjukkan ketidakpedulian terhadap inisiatif Presiden pada bidang ekonomi. Terlebih, bila aksi tersebut, sebagaimana disinyalir beberapa jumlah pihak, sudah ditunggangi beragam kepentingan apalagi bila terindikasi adanya imbalan uang.
“Demo akan menghambat kegiatan dunia usaha di area sekitar. Apabila anggota koalisi tidaklah sepenuh hati mengupayakan kebijakan pemerintah, inilah waktu yang digunakan tepat bagi presiden untuk mereview koalisinya,” kata Rifaldi.
Namun, Rifaldi berharap sebelum disharmoni terjadi pada Koalisi Indonesia Maju, para petinggi partai bisa jadi menentukan sikap untuk para anggota partai, terlebih dia yang terpilih di tempat badan baik pusat maupun daerah, agar tegak lurus mengawal kebijakan pemerintah. “Demi negara, partai harusnya ganti legislator yang dimaksud tiada klir,” pungkasnya.
