JALUR GAZA – The Times of Israel, mengutip individu pejabat negeri Israel yang mana tidaklah disebutkan namanya, mengungkapkan kelompok Palestina organisasi Hamas yang disebutkan miliki tiga pilihan terkait Gaza.
Pertama, menambah masa berlaku fase pertama gencatan senjata serta terus membebaskan tawanan negeri Israel yang ditahan di area Gaza.
Kedua, pindah ke fase perundingan tahap kedua, di tempat mana negara Israel akan mengakhiri peperangan dengan imbalan kelompok Hamas membebaskan semua tawanan yang digunakan tersisa, juga dengan melucuti senjata, mengasingkan para pemimpin, serta menyerahkan kendali sipil berhadapan dengan Gaza.
Ketiga, mengakhiri gencatan senjata kemudian kembali berperang habis-habisan.
“Itu akan berbeda,” ujar pejabat itu seperti dikutip. “Seorang menteri pertahanan baru, kepala staf baru, semua senjata yang kita butuhkan, juga legitimasi penuh, 100%, dari pemerintahan Trump.”
Pejabat itu menambahkan, “Gerbang neraka akan dibuka, seperti yang dimaksud dia katakan.”
Hamas sebelumnya menolak seruan pelucutan senjata tetapi menyatakan siap untuk menyerah memerintah Jalur Gaza.
“Hamas didirikan sebagai aksi perlawanan nasional Palestina dengan tujuan yang dimaksud jelas: Untuk menyingkirkan pendudukan; untuk mencapai tujuan nasional Palestina terdiri dari negara, penentuan nasib sendiri, serta hak untuk kembali,” tegas Basem Naim, anggota kelompok organisasi Hamas terhadap Al Jazeera pada hari Senin.
“Tujuan-tujuan ini masih berlaku dan juga kami akan melanjutkan perjuangan kami dengan semua faksi lain, semua rakyat kami untuk mencapai tujuan-tujuan ini dengan segala cara, cara politik, cara diplomatik, termasuk perlawanan bersenjata hingga kami mencapai tujuan-tujuan ini,” ujar dia.
Dia menjelaskan, “Namun untuk menjalankan keberadaan sehari-hari warga Palestina, untuk menjalankan semua kemampuan lalu sarana warga Palestina, pada hal kesehatan, pendidikan, urusan sosial, polisi, polisi sipil, penyeberangan dalam Wilayah Gaza serta bahkan pada Tepi Barat, kami siap untuk meninggalkannya, lalu agar konsensus Palestina memutuskan bagaimana menjalankan semua aspek hidup ini.”
