Sinergi Ormas juga eksekutif Perlu Diperkuat Menghadapi Tantangan Keberagaman di tempat Indonesia
JAKARTA – Indonesia sebagai negara dengan keberagaman etnis, budaya, serta agama, mempunyai tantangan besar di menjaga kerukunan antarumat beragama. Salah satu tantangan yang disebutkan adalah berkembangnya paham sektarian yang tersebut bisa saja memecah belah masyarakat. Paham sektarian banyak kali muncul akibat sifat keegoan, lalu ketidaktoleranan terhadap perbedaan, yang tersebut dapat berujung pada konflik dan juga kekerasan.
Karena itu, sinergi antara pemerintah dan juga organisasi kemasyarakatan (ormas) sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial lalu mengedepankan nilai-nilai keberagaman juga toleransi di hidup bermasyarakat.
Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Hamim Ilyas menyoroti konflik yang tersebut terjadi antarormas yang tersebut kerap muncul belakangan ini. Menurutnya, organisasi warga maupun organisasi keagamaan harus mempunyai visi, misi serta tujuan yang mana jelas, sehingga mempunyai kaderisasi juga pembinaan di area di internal anggotanya.
“Organisasi yang digunakan benar untuk mencapai tujuan itu ada pengkaderan, ada pembinaan anggota, itu dilakukannya, sehingga organisasi itu terus berlanjut,” kata Hamim di tempat Yogyakarta, Mingguan (26/1/2025).
Selain itu, menurut Hamim, penting bagi pemerintah untuk mengedukasi organisasi keagamaan tentang moderasi beragama pada menyokong hidup berdampingan pada kebhinekaan, khususnya mendirikan sumber daya manusia yang mana moderat serta inklusif. Contohnya dengan mempelajari agama secara komprehensif dan juga menyesuaikan dengan perkembangan zaman, sehingga perbedaan (khilafiyah) tidak ada dipandang sebagai konflik melainkan sebagai rahmat.
“Karena biasanya pemimpin-pemimpin ormasnya itu belajarnya cuma agama saja, ketika belajar agama, tidaklah paham keberadaan sekarang,” kata Dosen Fakultas Syariah dan juga Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
“Sebetulnya nggak dapat Al-Quran dan juga Hadis dipahami secara tekstual, seharusnya dipahami secara utuh, harus dipahami tujuan risalah Islam itu apa,” kata Hamim.
Ia mengungkapkan boleh semata meyakini suatu hal adalah kebenaran, namun jangan menganggap suatu hal itu adalah kebenaran mutlak, akibat setiap orang memiliki pembenaran di versinya. Sikap merasa paling benar inilah yang tersebut mudah menyebabkan konflik antar umat beragama.
“Ketika yang tersebut dipelajari masa lalu, dan juga sekarang tidak ada relevan namun masih diyakini sebagai kebenaran mutlak, itu kemungkinan besar yang digunakan terjadi, mudah untuk membidahkan, mengkafirkan,” kata penulis kitab Fikih Akbar: Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil’alamin.
Dengan adanya pembinaan, sejatinya organisasi publik dan juga ormas tidaklah belaka berperan sebagai wadah untuk kelompoknya saja, namun juga bisa saja mengalami perkembangan untuk bisa saja bermanfaat antar sesama bukan terjebak di perdebatan yang mengakibatkan konflik. Misalnya dengan menyukseskan kegiatan pemerintah pada mewujudkan kesejahteraan bangsa melalui pengkaderan anggota yang tersebut anti korupsi, kemudian miliki kompetensi di area bidangnya.
“Kalau misalnya itu potensinya itu di dalam bidang kemampuan fisik terjun di area bidang kesehatan, kalau kemudian potensinya itu di tempat bidang sosial kemunusiaan, ya terjun di dalam bidang itu,” kata Hamim.
Ia berharap dengan wawasan kebangsaan yang tersebut kuat juga pemahaman moderasi beragama luas, kolaborasi pemerintah dengan organisasi publik mampu mewujudkan rakyat Indonesia yang mana beradab, aman juga damai.
