JAKARTA – Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, dampak perekonomian yang akan ditimbulkan dari adanya efisiensi anggaran . Adapun efisiensi sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang dimaksud resmi menerbitkan Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
Total belanja yang dimaksud Prabowo perintahkan untuk dipotong dari anggaran pemerintah pusat juga tempat itu senilai Rp306,69 triliun.
“Untuk langkah pada waktu ini bukan dilaksanakan pengurangan total belanja pada daerah. Jadi yang dimaksud ada adalah di-refocussing, sehingga dampak secara agregat secara perekonomian tentu tergantung masing-masing,” kata Menkeu Sri Mulyani di konferensi pers di tempat Komisi III DPR, Hari Jumat (14/2/2025).
“Kalau realokasinya pada aktifitas yang dimaksud memunculkan multiplier effect yang digunakan sejenis atau bahkan lebih lanjut besar, dampak dari perekonomian akan jarak jauh lebih tinggi baik,” imbuhnya.
Sri Mulyani menegaskan ia akan terus memonitor dampak dari pengurangan atau efisiensi anggaran Kementerian/Lembaga .
Kemudian yang tersebut paling penting dari pemangkasan anggaran yang disebutkan adalah pelayanan rakyat kemudian birokrasi jangan sampai terganggu. “Namun sebetulnya spirit untuk memulai pembangunan efisiensi dari birokrasi itu akan masih dipertahankan, oleh sebab itu itu penting bagi penyelanggaraan birokrasi yang dimaksud baik serta efisien,” pungkasnya.
Sebelumnya, Sri Mulyani juga mengumumkan bahwa pemerintah akan mempertahankan prinsip efisiensi atau pemotongan anggaran di pengelolaan Anggaran Pendapatan kemudian Belanja Negara (APBN).
Ia juga menyampaikan bahwa hasil rekontruksi anggaran usai efisiensi tahun ini akan menjadi acuan di penyusunan APBN 2026 mendatang. Hal yang disebutkan disampaikan Sri Mulyani di Rapat Kerja (Raker) dengan rencana Pembahasan Anggaran Sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
“Kami juga menyetujui dari exercise K/L 2025 akan jadi baseline, menciptakan budaya baru efisiensi pada K/L, sehingga hasil dari (efisiensi) 2025 akan digunakan untuk penyusunan 2026,” ungkap Sri Mulyani, Kamis (13/2).
