JAKARTA – Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, berada dalam menyusun Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru yang mana mendiskusikan semua teknisyang mengatur pemberlakukan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12 persen untuk barang dan juga jasa mewah mulai 1 Januari 2025.Usai bertemu Presiden Prabowo Subianto, dikatakan Sri Mulyani bahwa, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara langsung menyelenggarakan rapat sampai tak pulang pada di malam hari tahun baru 2025.
“PMK kan sekarang makanya kita masih kerja, tadi saya bilang kita gak pulang. Tapi kalo mau nungguin nunggu aja, nanti kita pasti upload ya,” kata Sri Mulyani pada konferensi pers tambahan pada kantornya, Jakarta, Selasa (31/12/2024).
Menkeu menambahkan, lantaran PPN 12 persen mulai berlaku besok yaitu 1 Januari 2025, sehingga pihaknya akan diskusi tambahan lanjut dengan seluruh jajaran. “Tapi oleh sebab itu berlakunya mulai besok, kita akan berdiskusi segera,” kata Sri Mulyani.
Dengan begitu, Menkeu menjamin tarif barang-barang yang dimaksud selama ini terkena tarif PPN 11% tidak ada akan mengalami pembaharuan pada esok hari. “Tapi besok gak ada dampaknya tetap memperlihatkan seperti biasa, yang selama ini, antar hari ini sebanding besok gak ada perubahan,” imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi membatalkan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen untuk semua barang yang mana selama ini dikenakan tarif sebesar 11 persen, seusai menyelenggarakan rapat mendadak pada kantor Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
PPN 12 persen, kata Prabowo, hanya sekali berlaku untuk barang mewah yang mana selama ini daftarnya ada di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK.03/2023. Artinya, hanya saja barang-barang yang dimaksud masuk sebagai ke di daftar barang lalu jasa terkena Pajak Penjualan berhadapan dengan Barang Mewah (PPNBM).
Adapun Sri Mulyani menambahkan, untuk menetapkan landasan hukum dari pemberlakuan tarif PPN 12% semata-mata untuk barang mewah, akan dikeluarkan melalui aturan PMK saja. Dengan demikian pemerintah tak akan menerbitkan Peraturan pemerintahan Pengganti Undang-Undang atau Perpu yang mengamanatkan tarif PPN 12 persen harus berlaku maksimal pada 1 Januari 2025.
