JAKARTA – Organized Crime and Corruption Reporting Project ( OCCRP ) merilis daftar finalis pemimpin yang digunakan terlibat di kejahatan terorganisasi juga paling korup di area dunia pada Selasa, 31 Desember 2024. Dari sebagian nama yang mana dirilis, Jokowi menjadi salah satu dari lima finalis dengan pendapat terbanyak tahun ini.
Nama-nama yang dimaksud masuk nominasi serta perolehan pengumuman diusulkan dan juga berasal dari para pembaca, jurnalis, komite juri, lalu pihak lain di jaringan global OCCRP.
Menanggapi hal itu, pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi mengatakan, segala bentuk langkah kejahatan tiada dapat dibuktikan dengan polling atau jajak pendapat.
“Pembuktian kejahatan atau pelanggaran hukum adalah melalui persidangan di area pengadilan. Bukan melalui polling atau jajak pendapat,” tegas R Haidar Alwi, Rabu (1/1/2025).
Menurutnya, hingga pada waktu ini tak ada satu pun putusan pengadilan yang tersebut memvonis Jokowi bersalah sudah melakukan aktivitas pidana korupsi. Tuduhan kejahatan terorganisasi di pilpres untuk mengungguli salah satu paslon juga tiada terbukti di area Mahkamah Konstitusi (MK).
“Jika metodologinya benar, seharusnya majelis juri OCCRP tidaklah meloloskan usulan nama Jokowi. Sebab, bagaimana dapat memasukkan nama seseorang ke di daftar yang dimaksud sementara tiada ada satu pun putusan pengadilan yang tersebut memvonisnya bersalah menghadapi kejahatan yang dituduhkan? Jelas sekali ini merupakan suatu kesalahan yang mana nyata,” ungkap R Haidar Alwi.
Oleh lantaran itu, predikat yang digunakan disematkan OCCRP terhadap Jokowi hanyalah usulan yang mana tidak ada berdasar dari para pemegang hak pernyataan pada polling atau jajak pendapat. Akibatnya, dapat merusak reputasi lalu nama baik Jokowi di area mata publik Indonesia bahkan dunia.
“OCCRP harus meralat rilisnya juga memohon maaf untuk Jokowi. Jika tidak, OCCRP yang mana berisi para jurnalis investigasi identik hanya dengan mencoreng kredibilitasnya sendiri,” tutur R Haidar Alwi.
