India Larang Pegawai pemerintahan Gunakan Teknologi AI DeepSeek dan juga Asisten Percakapan GPT
LONDON – India secara resmi melarang PNS menggunakan alat kecerdasan buatan (AI) seperti Asisten Percakapan GPT lalu DeepSeek pada waktu berkerja. Langkah ini diambil untuk melindungi data sensitif pemerintah dari kemungkinan kebocoran atau penyalahgunaan.
Keputusan ini mencerminkan perasaan khawatir global terhadap keamanan data pada penyelenggaraan AI. Tidak cuma India, beberapa negara lain seperti Australia dan juga Italia juga sudah memberlakukan pembatasan terhadap DeepSeek dikarenakan ketidakjelasan pada cara platform digital yang disebutkan mengurus data pengguna.
Dalam surat edaran yang mana dikonfirmasi oleh tiga pejabat kementerian keuangan India, pemerintah menegaskan bahwa pemakaian alat Artificial Intelligence pada komputer kemudian perangkat kantor dapat membahayakan kerahasiaan dokumen.
“Telah ditetapkan bahwa perangkat Kecerdasan Buatan dan juga perangkat lunak Kecerdasan Buatan (seperti ChatGPT, DeepSeek, kemudian lainnya) di dalam komputer juga perangkat kantor menyebabkan risiko terhadap kerahasiaan data serta dokumen pemerintah,” ujar penasihat Kementerian Keuangan India, disitir dari Reuters.
Larangan ini tampaknya hanya sekali berlaku untuk perangkat yang mana digunakan pada pekerjaan resmi pada kementerian. Namun, belum ada kejelasan apakah aturan mirip akan diterapkan di area kementerian lainnya.
Menariknya, kebijakan ini muncul di area sedang kunjungan ketua eksekutif OpenAI, Sam Altman, ke India. Hal ini semakin menyoroti dinamika global pada regulasi AI, di dalam mana pemerintah berupaya menyeimbangkan khasiat teknologi dengan keamanan data.
Bagaimana kebijakan ini akan berdampak pada adopsi Teknologi AI di dalam sektor pemerintahan India masih menjadi pertanyaan besar. Namun, langkah ini menunjukkan bahwa proteksi data tetap saja menjadi prioritas utama bagi pemerintah di tempat era digital ini.
