JAKARTA – Menteri Daya dan juga Informan Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan persoalan polemik distribusi Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg) yang tersebut banyak dibahas selama sepekan terakhir. Bahlil menegaskan harus mengambil kebijakan agar pengecer dijadikan sub pangkalan akibat mengawasi kerugian yang mana besar dari gas melon yang tersebut sudah pernah disubsidi negara.
“Perintah Presiden Prabowo ke semua orang dalam kabinet adalah menegaskan uang negara satu sen pun harus pasti sampai ke masyarakat. Penggunaannya harus tepat sasaran sampai ke rakyat. Apalagi LPG ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujar Bahlil di pernyataannya di dalam media disitir Hari Sabtu (8/2/2025).
Bahlil menjelaskan negara selama ini telah dilakukan mensubsidi tiga keperluan energi untuk rakyat Indonesia, di tempat antaranya BBM, listrik, juga LPG. Untuk gas LPG sendiri, pada satu tahun negara mensubsidi hingga Rp87 triliun. Saat awal menjabat sebagai menteri, ia mendapat beberapa orang laporan dari aparat penegak hukum lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa acara subsidi ini rentan terjadi kerugian apabila bukan dilaksanakan penataan distribusi juga harga jual yang tersebut lebih tinggi jelas.
Dia menjelaskan, dengen subsidi yang mana diberikan oleh negara sebesar Rp36.000, nilai gas melon per tabung itu menjadi Rp12.000. Dengan biaya awal tersebut, Pertamina menyebabkan gas melon ke agen dengan tarif Rp12.750.
Selanjutnya, kata Bahlil, dari agen ke pangkalan, biaya per tabung seharusnya maksimal belaka Rp15.000. Selama ini, pemerintah sanggup memantau secara langsung proses distribusi dari agen ke pangkalan akibat memang sebenarnya terlacak oleh aplikasi, yang digunakan artinya sudah ada tertata dengan baik oleh sistem.
“Nah, dari pangkalan ke pengecer ini yang mana enggak ada sistem, enggak ada program yang tersebut sanggup memantau. Yang terjadi, seharusnya rakyat maksimal membeli satu tabung seharga Rp18.000 sampai Rp19.000. Tapi fakta di dalam lapangan, ada yang tersebut beli sampai Rp25.000 atau Rp30.000,” kata Bahlil.
Menurut beliau ada tiga titik celah di area mana oknum sanggup melakukan cawe-cawe permainan gas LPG, salah satunya dengan penentuan tarif dari pangkalan ke pengecer yang dimaksud tiada terpantau.
“Jika kita asumsikan loss-nya total ada 25-30 persen dari Rp87 triliun, itu sebanding dengan Rp25-Rp26 triliun. Bayangkan. Inilah, di rangka implementasi apa yang digunakan diarahkan oleh Presiden Prabowo, menjamin yang dikeluarkan pemerintah harus tepat sasaran. Itu niatnya,” tambah Bahlil.
Sebelumnya, Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah sedang merancang aturan agar status para pengecer bisa saja diubah menjadi pangkalan agar rakyat sanggup mendapatkan harga jual yang dimaksud sesuai ketika membeli segera di tempat pangkalan. Saat meneken aturan itu, Bahlil menyatakan bahwa pelarangan dijalankan untuk menjaga dari permainan harga jual pada level pengecer.
Kebijakan yang dimaksud kemudian disempurnakan kembali dengan mengubah status pengecer menjadi sub pangkalan. Bahlil mengumumkan bahwa seluruh pengecer LPG 3 kg di tempat Indonesia sebanyak 375.000 akan dinaikkan statusnya menjadi sub pangkalan. Langkah ini bertujuan untuk meyakinkan distribusi LPG bersubsidi tepat sasaran dan juga biaya tetap saja terjangkau.
