JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto perlu juga bersih-bersih institusi Kejaksaan Agung (Kejagung) dari jaksa tiada profesional. Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas berharap Prabowo turun tangan terkait ketidakprofesionalan jaksa pada menangani perkara dugaan korupsi dan juga melelang aset sitaan.
“Lakukan bersih-bersih juga reposisi terhadap para petinggi yang dimaksud ada di area lingkungan Kejaksaan Agung,” ujar Fernando, hari terakhir pekan (14/2/2025).
“Saatnya Prabowo melakukan bersih-bersih dalam semua lembaga negara teristimewa Aparat Penegak Hukum (APH) agar sukses di menjalankan program-program pemerintahannya,” tambahnya.
Indikasi diperlukan bersih-bersih di area Kejagung dipicu oknum jaksa yang digunakan diduga menutupi sumber dana suap senilai Rp920 miliar di dakwaan mantan Kepala Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar.
Pada persidangan dalam Pengadilan Tipikor DKI Jakarta Pusat, Mulai Pekan (10/2/2025), JPU cuma menyoroti penerimaan gratifikasi tanpa menjelaskan sumber dana yang disebutkan yang memicu kejanggalan di penanganan perkara tersebut.
“Sungguh aneh kalau penegak hukum berupaya menutupi praktik kejahatan yang mana sedang ditangani termasuk dugaan permainan di melepas aset sitaan sebab dinilai sangat jauh dari nilai seharusnya,” kata Fernando.
“Komisi Kejaksaan harus bertindak terkait adanya dugaan pelanggaran tersebut,” sambungnya.
Dia kembali berpesan agar upaya memasukkan asas dominus litis pada RKUHAP ditolak sebab akan memperburuk penyidikan yang selama ini kewenangannya ada di tempat Polri.
