Jakarta – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah juga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU terlibat menanggapi perihal pembentukan kabinet Prabowo Subianto dalam pemerintahan mendatang yang pada waktu ini sedang berlangsung.
Sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebutkan finalisasi kabinet Prabowo Subianto di dalam pemerintahan mendatang diwujudkan sebelum pelantikan presiden. Ketua Tim Gugus Tindakan Sinkronisasi Prabowo itu menyatakan jumlah total kementerian lalu posnya masih terus disimulasikan.
Adapun juru bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyebutkan terdapat tiga kriteria bagi calon menteri yang akan duduk ke kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dia menuturkan Prabowo memberikan kesempatan bagi siapa pun yang tersebut ingin berkontribusi di pemerintahan bila mampu memenuhi kondisi yang diberikan Prabowo.
Ketiga kriteria yang dimaksud adalah, pertama, calon menteri pada kabinet harus miliki integritas, seiring dengan komitmen Prabowo yang mana ingin memberantas korupsi. Kedua, harus memiliki kompetensi dan, ketiga, harus loyal terhadap Prabowo selaku panglima tertinggi di pemerintahan.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir: Jangan Mendahului Presiden Terpilih
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir merespons salah satu kabar kader Muhammadiyah yang dimaksud akan segera mengisi kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Jangan mendahului presiden terpilih, jadi kita tunggu 20 Oktober nanti, itu seluruhnya hak prerogatif presiden, kita hargai,” kata Haedar pada sela peresmian bangunan UMY Student Yogyakarta pada Jumat, 4 Oktober 2024.
Salah pribadi kader yang digunakan santer disebut-sebut akan masuk kabinet Prabowo-Gibran itu adalah Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti. Dia dikabarkan akan mengisi kedudukan sebagai Menteri Pendidikan Dasar kemudian Menengah.
Haedar belum merespons kebenaran kabar itu. Dia cuma menegaskan Muhammadiyah akan menghormati siapa pun yang mana diberi mandat berubah menjadi menteri pada kabinet Prabowo-Gibran nanti.
“Termasuk (siapa yang digunakan akan ditunjuk Prabowo jadi) menteri dalam bidang pendidikan, itu hak prerogatif Pak Prabowo, jangan mendahului, kita tunggu saja,” tutur Haedar.
“Jadi sekali lagi, kita hormati, kita percaya juga Pak Prabowo itu yang mana menguasai peta Indonesia, peta kekuasaan masyarakat, sehingga yang dimaksud dipilih oleh beliau itu juga akan merepresntasikan beragam profesi golongan, kekuatan yang digunakan ada di dalam masyarakat,” ucapannya menambahkan.
- 1
- 2
- Selanjutnya
Artikel ini disadur dari Respons Muhammadiyah dan PBNU Soal Penyusunan Kabinet Prabowo
