JAKARTA – Ketua DPD Sultan B Najamuddin menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan Pemilihan Kepala Daerah sangat mahal serta kepala area sebaiknya dipilih melalui DPRD sebagai tesis yang mana perlu dipertimbangkan secara serius.
Menurut Ketua DPD ke-6 RI itu, pihaknya termasuk yang dimaksud paling intens mengawasi lalu mengkaji proses pemilihan gubernur Serentak 2024. DPD beranggapan Pemilihan Kepala Daerah adalah pesta demokrasi warga serta eksistensi otonomi wilayah yang dimaksud harus dilaksanakan secara berkualitas agar melahirkan kepala area berkualitas.
“Pernyataan Pak Presiden juga Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia adalah kajian hampir semua pihak yang digunakan mulai khawatir dengan proses pilkada yang digunakan semakin tiada efisien. Kami pun secara pribadi pernah menyinggung isu ini dengan Pak Prabowo di beberapa pertemuan kami dengan beliau,” ujar Sultan, Hari Jumat (13/12/2024).
Di sisi lain, Pemilihan Kepala Daerah segera juga bukan menjamin otomatis adanya legitimasi daulat rakyat yang dimaksud kuat di proses pilkada. Hal ini dibuktikan dengan semakin rendahnya partisipasi publik di pilkada serentak kemarin.
“Tingkat partisipasi penduduk pada pilkada kemarin secara nasional kurang dari 70 persen. Di pemilihan kepala daerah DKI Jakarta bahkan cuma 58 persen dan juga masih tinggi upaya gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK),” ungkapnya.
Artinya, diperlukan penyempurnaan pada sistem urusan politik khususnya sistem Pemilihan Umum hingga sistem partai urusan politik pada waktu ini. Karena itu melalui buku “Green Democracy”, DPD menawarkan beberapa opsi yang mungkin saja mampu memperbaiki sistem pemilihan umum pada waktu ini secara bertahap, salah satu opsi yang paling tidak mahal kemudian efektif adalah melalui DPRD untuk pilkada Gubernur. Sementara pilkada kabupaten/kota masih perlu dilaksanakan secara langsung.
Tujuannya, kata Senator jika Bengkulu itu, agar Gubernur mampu menerjemahkan kegiatan pemerintah secara maksimal juga sanggup dievaluasi kapan hanya dengan mempertimbangkan kinerja oleh presiden. Selain itu, Gubernur juga bisa saja bekerja tanpa hambatan urusan politik juga tekanan warga lainnya.
Mantan Gubernur Bengkulu itu menuturkan pihaknya akan mengevaluasi dan juga mengkaji sistem pilkada dengan mempertimbangkan partisipasi serta keinginan masyarakat. Karena ketika ini sedang reses, DPD akan mendengarkan masukan penduduk perihal proses pilkada selama ini.
“Pada akhirnya kita harus kembali mendengarkan keinginan lalu harapan masyarakat. Sambil kita melakukan edukasi urusan politik serta memberikan pemahaman untuk warga di meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia,” ujar Sultan.
“Intinya, kita punya beberapa opsi untuk menyederhanakan kemudian menimbulkan demokrasi kita makin efisien, makin efektif sekaligus meningkatkan kualitas agar demokrasi makin matang,” tambahnya.
