JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamudin panen kritikan imbas mengusulkan pembiayaan inisiatif Makan Bergizi Gratis melalui dana zakat, infak, kemudian sedekah. Sultan dianggap cari muka ke Presiden Prabowo Subianto .
“Ketua DPD tak usah mengutak-atik acara makan bergizi gratis. Biar ketua DPD tahu, paham, lalu tidak ada bodoh bahwa acara makan bergizi gratis tidak janji janji warga,” ujar Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi terhadap SindoNews, Kamis (16/1/2025).
Dia mengingatkan bahwa makan bergizi gratis adalah kegiatan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. “Siapa yang dimaksud berjanji, beliau harus bertanggung jawab. Akan tambahan baik, daripada hanya saja cari muka ke Prabowo,” ungkapnya.
Uchok pun memohon Sultan B. Najamudin untuk fokus mengurusi DPD yang tersebut kewenangannya terbatas. “Makanya ketua DPD jangan hanya sekali ngomong. Sekali ngomong cuma memalukan,” pungkasnya.
Kritikan juga datang dari Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Penelitian lalu Analisis (SUDRA) Fadhli Harahab. “Lebih tepat merekan yang dimaksud urunan. Proyek makan gratis itu untuk rakyat, malah disuruh urunan. Logikanya gimana?” ujar Fadhli.
Fadhli mengatakan, jikalau ingin acara makan gratis sukses, maka DPD RI yang harus urunan membiayainya. “Kalau dia juga betul bersimpati, potong cuma pendapatan mereka sekian persen, hitung-hitung zakat profesi,” pungkasnya.
Sementara itu, Pengamat kebijakan pemerintah sekaligus Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie mengusulkan Kabinet Merah Putih yang dimaksud terlebih dahulu membiayai inisiatif Makan Bergizi Gratis tersebut. “Kan sebelum dari warga terlibat terlibat, maka dimulai dari kabinet Prabowo,” ujar Jerry.
Dia juga mengusulkan semua duta rakyat atau DPD dan juga DPR membantu pembiayaan acara tersebut. “Jadi persoalan budgeting maka untuk dana desa dapat di-switch ke inisiatif makan bergizi gratis,” ungkapnya.
Selain itu, ia mengusulkan makan bergizi gratis menyasar panti asuhan juga panti jompo. “Atau untuk anak-anak yang mana ekonominya mapan orang kelompok borjuis sebaiknya tak diberikan (makan bergizi gratis, red), nanti diajarkan mereka menghadirkan makan sendiri,” pungkasnya.
