JAKARTA – otoritas siap menangani prospek kebakaran hutan lalu lahan (karhutla) di tempat 2025. Hal itu ditegaskan Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq di Rapat Sinkronisasi Hasil Pertemuan Conference of Parties (COP) ke-19 dari ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) di area Ballroom 1, Four Seasons Hotel, Jakarta, Mulai Pekan (23/12/2024).
Rapat yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup ini mengeksplorasi langkah strategis penanganan kebakaran hutan lalu lahan (Karhutla) dalam wilayah ASEAN, dan juga langkah lanjut komitmen negara-negara anggota AATHP. Menteri Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan bahwa COP-19 menciptakan beberapa jumlah komitmen penting untuk meningkatkan akselerasi kerja mirip lintas batas di pengendalian asap.
“Beberapa komitmen telah terjadi disampaikan para menteri untuk meningkatkan akselerasi dari AATHP. Salah satu langkah penting adalah pengerjaan juga pengoperasian ASEAN Coordinating Center for Transboundary Pollution Control yang digunakan akan berpusat pada Jakarta,” ujar Hanif.
Menurut Hanif, keberadaan pusat koordinasi ini akan meningkatkan kekuatan kerja mirip regional pada pengendalian karhutla. “Dukungan semua pihak kemudian koordinasi KLH dengan lintas Kementerian dan juga juga eksekutif Daerah sangat penting kemudian terus ditingkatkan khususnya kesiapan kita menangani karhutla pada 2025,” tegasnya.
Hanif menjelaskan, KLH dengan Tim Inpres Nomor 35 Tahun 2020 telah terjadi menyusun rencana aksi penanganan karhutla. Setelah rapat ini, lanjut Hanif konsultasi dengan Menko Polhukam akan diadakan minggu depan, disertai rapat paripurna awal Januari 2025 untuk menyelaraskan persiapan seluruh tim.
BMKG memprediksi kondisi 2025 akan normal tanpa cuaca ekstrem, namun kewaspadaan tetap saja ditingkatkan, teristimewa pada kawasan hidrologi gambut. “Operasi modifikasi cuaca masih menjadi salah satu langkah penting, tetapi kita juga menyiapkan pasukan darat dengan koordinasi lintas sektoral, mulai dari TNI, Polri, desa tangguh bencana, masyarakat, hingga pemerintah daerah,” jelasnya.
Ia juga menegaskan komitmen pada penegakan hukum terhadap pembakaran lahan. Pihaknya telah menyiapkan langkah hukum untuk menindak tegas upaya inisiasi lahan dengan api, baik oleh rakyat maupun perusahaan.
“Dengan persiapan yang digunakan matang, kami pastikan untuk penduduk Indonesia bahwa pemerintah siap menangani prospek Karhutla di area 2025, sekaligus menekan dampaknya seminimal mungkin, termasuk pencemaran udara yang dimaksud membahayakan kondisi tubuh masyarakat,” pungkasnya.
