JAKARTA – Razman Arif Nasution mengaku pernah curhat pada istrinya jikalau beliau siap meninggalkan Indonesia mengawasi kebobrokan penegakan hukum di area Indonesia. Apalagi, sampai hukum menyasar pada orang tak bersalah.
“Saya pernah ngomong pada istri saya bahwa saya siap meninggalkan Indonesia. Saya ditawar mengajar di dalam kampus saya, saya tak perlu tinggal pada Indonesia, akibat hukum bobrok menghukum orang tak bersalah,” kata beliau di area Episentrum Kuningan, Ibukota pada Hari Sabtu (8/2/2025).
Menurutnya, pada persidangan dugaan persoalan hukum pencemaran nama baik yang dimaksud disangkakan padanya, majelis hakim dinilai tak berimbang kemudian adil. Dia menduga hakim tak bersikap netral di menangani perkaranya tersebut, yang mana kisruh di dalam PN Ibukota Utara kemarin itu tak lepas dari puncak kekecewaan terhadap sikap hakim tersebut.
“Saya sebagai terdakwa minta ke yang digunakan mulia majelis hakim tuk dibuka, tapi kok malah hakim menyatakan tertutup, ada apa? Pertanyaannya kenapa anda tiada patuh pada hakim? Karena kami curiga sejak dari awal hakim tak netral,” tuturnya.
Dia lantas mengingatkan, hakim yang tersebut menangani perkaranya itu untuk belajar dari persoalan hukum Ronald Tannur manakala tak bersikap imbang, adil, kemudian netral di menangani suatu perkara. Manakala tak ada keadilan, ia merasa buat apa pula ada persidangan, segera belaka penjarakan dirinya.
“Apa tak belajar kalian dengan perkara Ronald Tannur? Kalau begini tindakan tangkap saya, penjarakan, bilang oleh sebab itu anda melawan Hotman manusia bersih (dan) manusia yang dimaksud kuat, maka bukan boleh dihukum, penjarakan Razman,. selesai perkara ini,” jelasnya.
“Kalian pikir saya takut dalam penjara, no, saya wakafkan hidup saya untuk berakhir demi hukum serta Indonesia kemudian kebaikan. Saya tak takut melawan manusia akibat Allah yang saya takuti juga saya tidaklah takut dengan kalian siapa pun kalau hukum kalian permain-mainkan,” kata Razman lagi.
Razman menambahkan, ke depan akan berkeliling ke DPR RI hingga ke Komisi Yudisial untuk mengadukan persoalan yang tersebut berada dalam yang dihadapinya tersebut. Hal itu merupakan bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan.
“Kami sudah ada mengatur jadwal hari Senin, kami akan ke Mahkamah Agung, lanjut ke KY, lanjut ke DPR RI, lanjut ke Pengadilan Tinggi, lanjut ke Bareskrim, lanjut ke PN Ibukota Utara,” katanya.
