JAKARTA – Rencana pemerintah untuk terus memperluas jaringan gas bumi agar pemanfaatan gas bumi makin meluas dinilai akan menguntungkan pemerintahan Prabowo-Gibran. Membesarnya pengaplikasian gas akan memangkas impor energi yang mana selama ini selalu membebani APBN.
Pakar Kebijakan Energi, Iwa Garniwa, mengungkapkan gas bumi merupakan jawaban menghadapi persoalan impor migas yang tersebut pada waktu ini masih terjadi. Ketersediaan dan juga kemungkinan cadangan energi fosil paling bersih ini pada Indonesia sangat besar sehingga akan mubazir jikalau tidaklah dioptimalkan penggunaannya.
“Pemerintah termasuk peran BUMN seperti Pertamina grup harus dimaksimalkan (untuk peningkatan infrastruktur kemudian jaringan gas bumi). Ditambah lagi jikalau blok-blok migas seperti Masela bisa jadi segera diselesaikan. Ketika blok Masela telah berproduksi, baik gas maupun kondensatnya yang mana tinggi mampu disalurkan untuk penuhi keinginan industri,” ujar dia, Kamis (17/10/2024).
Selain industri, pengerjaan jaringan gas untuk Rumah Tangga juga akan menjadi kunci pemerintahan baru untuk memangkas impor LPG yang selama ini sejumlah mengabiskan uang subsidi.
“Gas bumi, lanjut Iwa, akan berperan besar untuk menghurangi impor LPG yang mana sejauh ini masih mendominasi keperluan unsur bakar rumah tangga. Karena itu peran pemerintah pada menimbulkan kebijakan yang pro pemakaian gas alam sangat dibutuhkan. Sehingga kita tak over supply gas.
“Harus dibangun transmisi gas sebagai backbone atau tulang punggung. Kedua, pemanfaatkan gas alam untuk gas kota. Jadi dua kegiatan itu yang tersebut harus dikerjakan oleh pemerintahan Probowo-Gibran,” jelasnya.
Di sisi lain, Iwa menjelaskan, ketika infrastruktur ditingkatkan maka akan semakin membuka jalan untuk optimalisasi gas bumi bagi keinginan lainnya yaitu transportasi. ”Nah jalan mengundurkan diri dari kedua adalah mengonversi pemakaian BBM (Bahan Bakar Minyak) ke gas (BBG). Kalau kita konversikan 250 ribu BPH (Barel per Hari) ke gas maka akan saling menutupi. Jadi kegiatan pemerintahan ke depan yang paling penting terkait energi adalah konversi BBM ke gas. Ada contoh negara yang tersebut berhasil misalnya Korea Selatan,” Iwa memaparkan.
Sebab impor LPG juga impor BBM yang tersebut kebutuhannya terus meningkat akan menjadi tantangan terbesar pada upaya memulai pembangunan kemandirian serta ketahanan energi nasional. Sedangkan pada ketika yang mana sebanding terdapat gas bumi dalam di negeri yang bisa jadi dioptimalkan.
”Jadi kita lihat dulu persoalan energi kita. Kalau BBM kita impornya masih tinggi sampai 1 jt BPH, sedangkan produksi sendiri hanya saja 600 ribu BPH. Padahal keperluan BBM kita 1,6 jt BPH,” tegasnya.
