JAKARTA – Kelanjutan perkembangan Ibu Pusat Kota Nusantara ( IKN ) kembali disangsikan dalam sedang efisiensi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) besar-besaran yang dilaksanakan oleh pemerintah. Terbaru Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mengatakan, pada waktu ini belum ada realisasi anggaran untuk penyelenggaraan IKN .
Dody mengatakan, sejumlah anggaran Kementerian PU diblokir oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkaitan dengan adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja di Pelaksanaan Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan lalu Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Sehingga total anggaran Kementerian PU tahun 2025 belaka tersisa Rp29,57 triliun.
“Realisasi anggaran IKN belum ada, kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya tidak ada ada,” ujar Dody pada waktu ditemui dalam Kompleks DPR RI, Kamis (6/2/2025).
Pada kesempatan itu, Dody mengaku hingga pada waktu ini belum ada rencana untuk melakukan kunjungan ke IKN meninjau progres perkembangan infrastruktur dasar yang tersebut dianggarkan sebelumnya. Sebab masih fokus untuk melakukan penyesuaian dengan anggaran yang digunakan tersedia.
Pembangunan IKN Jadi Beban APBN?
Apa yang dimaksud dilaksanakan Presiden sejalan dengan Pengamat Ekonomi, Yanuar Rizki yang mana sebelumnya mengungkapkan harus mengevaluasi belanja negara yang mana diwariskan dari era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Langkah ini dinilai penting untuk menegaskan keberlanjutan fiskal di area sedang tekanan utang jatuh tempo yang mana terus meningkat.
“Beban berat belanja masa lalu ini kan harus dikatakan di-review lalu ini pada akhirnya pelan-pelan ya ia harus mengurangi diri juga dari bayang-bayang Jokowi. Itu keniscayaan, gimana lagi,” tambahnya.
Menurutnya, ruang fiskal pemerintah semakin menyempit, khususnya akibat lonjakan utang jatuh tempo yang mana diperkirakan mencapai Rp850 triliun per tahun pada 2025, 2026, hingga 2027.
Selain itu, proyek besar seperti Ibu Daerah Perkotaan Nusantara (IKN) dan juga kegiatan bantuan sosial (bansos) perlu ditinjau dari segi dampak serta efisiensinya. Apalagi, Prabowo juga sudah menginstruksikan untuk melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp306 triliun.
“Kalau sekarang sebetulnya kalau kita lihat dengan meskipun tidak ada mengucapkan IKN kan telah tidaklah lagi jadi besar. Ya kemudian ia mencoba mengefektifkan makan bergizi gratis. Kemudian ia mulai menyadari ruang fiskal yang digunakan menyempit melakukan penghematan Rp306 triliun,” kata Yanuar.
Update Pembangunan IKN
Sementara itu sebelumnya dilaporkan pembangunan IKN hingga akhir tahun 2024 mencapai 87,9%. Total anggaran yang digunakan telah digelontorkan hingga akhir 2024 mencapai Rp40,29 triliun.
Dody menjelaskan alokasi anggaran sebesar Rp40,29 triliun meliputi sebagian sektor mulai dari sumber daya air sebesar Rp1,46 triliun, bina marga sebesar Rp18,32 triliun, cipta karya dengan Rp12,09 triliun, serta perumahan sebesar Rp8,43 triliun.
