JAKARTA – Menteri Koordinator Budang Politik serta Security (Menko Polkam) Budi Gunawan (BG) menyinggung pemberantasan praktik rasuah pada Finlandia. Menurutnya, pemberantasan korupsi di area sana menggunakan big data untuk mendeteksi pola korupsi. Hal yang dimaksud mampu diterapkan pada Indonesia.
Hal yang dimaksud disampaikan BG pada waktu memberikan sambutan pada Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia) 2024 di area Gedung Merah Putih KPK, Awal Minggu (9/12/2024).
“Pemerintah juga dapat meniru atau kita dapat meniru best practice dari negara lain yang sudah terbukti mampu di area pada melakukan pemberantasan korupsi,” kata BG.
“Sebagai contoh di tempat Finlandia, menggunakan big data analytics pada di melakukan deteksi pola korupsi yang digunakan banyak digunakan, sehingga dapat dilaksanakan policy review untuk melakukan penutupan celah-celah tersebut,” sambungnya.
BG melanjutkan, pemerintah juga terus mengupayakan perbaikan pelayanan lewat perubahan struktural digital pada reformasi birokrasi.
“Pemerintah memanfaatkan e-government sebagai alat penting untuk mengurangi lalu memberantas korupsi dengan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan juga akuntabilitas pada penyelenggaraan pelayanan publik,” tuturnya.
BG menambahkan, penerapan e-budgeting juga diadakan di pengelolaan anggaran negara, baik APBN maupun APBD secara digital. Dengan begitu, pengawasan tambahan mudah. “Pengawasan penyelenggaraan anggaran akan lebih tinggi mudah dan juga menghurangi prospek terjadinya manipulasi,” ucapnya.
