JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melantik Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, kemudian Teknologi (Mendikti Saintek) menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro pada Rabu (19/2/2025). Pelantikan ini merupakan langkah pertama di pembaruan kabinet di area awal masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Reshuffle kabinet perdana ini menjadi jawaban berhadapan dengan kritik penduduk terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran. Meski banyak pencapaian positif, tapi selama masa itu terdapat beberapa orang menteri yang tersebut dianggap berkinerja buruk berdasarkan survei beberapa lembaga, sehingga muncul pertanyaan umum apakah Presiden Prabowo akan melakukan reshuffle kabinet atau tidak.
Dalam artikel ini, dibahas lebih lanjut lanjut mengenai menteri-menteri yang tersebut kinerjanya dinilai kurang memuaskan serta kemungkinan besar berisiko digeser.
3 Menteri Prabowo yang digunakan Dinilai Banyak Pihak Layak Di-reshuffle
1. Menteri Hak Asasi Manusia: Natalius Pigai
Natalius Pigai adalah Menteri Hak Asasi Individu yang mana mendapat sorotan tajam akibat dinilai tiada maksimal pada menjalankan tugasnya. Berdasarkan survei yang tersebut dirilis oleh Celios pada 21 Januari 2025, Pigai memperoleh nilai -113 poin, hitungan yang mencerminkan ketidakpuasan umum terhadap kinerjanya. Salah satu alasan utama mengapa Pigai mendapat penilaian negatif adalah ketidakhadirannya di mengatasi pelanggaran HAM yang digunakan terjadi di area beberapa daerah, seperti dugaan pelanggaran HAM di proyek strategis nasional di tempat Pulau Rempang, Batam, lalu perkara pagar laut pada Tangerang, Banten.
Kritik terhadap Natalius Pigai:
1. Pigai dianggap tidak ada menunjukkan kinerja nyata di 100 hari pertama pemerintahannya.
2. Sejumlah anggota DPR, termasuk Fraksi PDIP, menyoroti ketidakaktifan Pigai pada menyelesaikan permasalahan HAM.
3. Selama menjabat, Pigai tak terlihat turun secara langsung ke lapangan untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM seperti yang diharapkan berbagai pihak, berdasarkan pengalamannya di area Komnas HAM sebelumnya.
Jika kinerjanya terus merosot, tiada menghentikan kemungkinan Presiden Prabowo akan mempertimbangkan reshuffle untuk menggantinya dengan sosok yang lebih banyak bergerak serta berazam terhadap proteksi hak asasi manusia.
2. Menteri Koperasi juga UKM: Budi Arie Setiadi
Budi Arie Setiadi, yang dimaksud menjabat sebagai Menteri Koperasi dan juga Usaha Kecil lalu Menengah (UKM), juga masuk pada daftar menteri dengan kinerja buruk. Berdasarkan survei Celios, Budi Arie memperoleh nilai -61 poin. Meskipun memiliki latar belakang yang tersebut cukup baik, ia dinilai kurang mampu menciptakan terobosan baru di menjalankan koperasi serta memperbaiki perekonomian usaha kecil. Bahkan, beberapa pihak menilai Budi Arie bukan memberikan pengembangan yang tersebut berarti untuk sektor UKM yang mana sangat penting bagi perekonomian Indonesia.
Kritik terhadap Budi Arie Setiadi:
1. Minimnya kebijakan atau kegiatan yang tersebut terukur untuk meningkatkan kinerja koperasi serta UMKM.
2. Kasus pencurian data yang dimaksud melibatkan staf Kementerian Komunikasi lalu Informatika (Kominfo), yang tersebut sebelumnya berada di dalam bawah pengawasannya, memperburuk citra Budi Arie.
3. Kasus kerja identik dengan pengelola judi online yang melibatkan anak buahnya semakin menambah kontroversi mengenai kredibilitas Budi Arie di menjadi pemimpin kementerian.
Sektor UKM dan juga koperasi memerlukan pemimpin yang mana mampu berinovasi kemudian menghadirkan solusi konkret untuk menggalang ekonomi rakyat. Bila Budi Arie tidaklah dapat memperbaiki kinerjanya, reshuffle kabinet dapat menjadi langkah yang tersebut tepat untuk menggantikannya.
3. Menteri Daya serta Informan Daya Mineral: Bahlil Lahadalia
Bahlil Lahadalia, yang tersebut juga menjabat sebagai Menteri Energi kemudian Sumber Daya Mineral (ESDM), mendapat penilaian yang digunakan kurang baik di survei Celios. Bahlil, yang dimaksud dikenal sebagai Ketua Umum Partai Golkar, memperoleh nilai -41 poin, menjadikannya salah satu menteri dengan kinerja terburuk. Salah satu kebijakan yang mana mendapat kritik keras adalah rencana penghapusan pengecer LPG 3 kg. Kebijakan ini ditujukan untuk menyederhanakan distribusi subsidi, namun justru mengakibatkan polemik besar pada masyarakat.
Kritik terhadap Bahlil Lahadalia:
1. Kebijakan penghapusan pengecer LPG 3 kg yang mana menyebabkan antrean panjang lalu kesulitan bagi penduduk kecil untuk mendapatkan gas subsidi.
2. Efek sosial dari kebijakan ini sangat besar, dikarenakan berbagai pedagang kecil yang kehilangan sumber penghasilan merekan akibat kebijakan tersebut.
3. Meskipun tujuannya baik, kurangnya sosialisasi serta perencanaan yang digunakan matang menyebabkan kebijakan ini menjadi hambatan bagi rakyat.
Mengingat kontroversi ini serta prospek gangguan sosial yang mana ditimbulkan, reshuffle kabinet dapat menjadi langkah yang tersebut diperlukan untuk mengganti Bahlil dengan sosok yang dimaksud lebih besar mampu merancang kebijakan yang tersebut lebih besar bijaksana lalu berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Mengapa Reshuffle Kabinet Prabowo Diperlukan?
Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reshuffle kabinet bukanlah hal yang dimaksud mudah. Namun, berdasarkan hasil survei lalu analisis kinerja menteri, ada beberapa alasan kuat mengapa reshuffle kabinet sangat diperlukan:
1. Menguatkan Kemampuan Pemerintah: Kemampuan beberapa menteri yang mana dinilai buruk dapat merugikan citra pemerintahan. Jika dia tak dapat menunjukkan hasil yang dimaksud positif, pemerintah kemungkinan besar akan kehilangan dukungan dari masyarakat, khususnya apabila hambatan yang disebutkan berlarut-larut tanpa ada perbaikan.
