JAKARTA – Kementerian Perumahan dan juga Kawasan Permukiman ( PKP ) berusaha mencapai kuota rumah subsidi mulai tahun 2025 naik dari sebelumnya 220.000 unit menjadi 800.000 unit.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, penambahan kuota rumah subdisi ini di rangka mengupayakan daya beli rakyat menghadapi hunian yang mana layak, sekaligus menggalang capaian kegiatan 3 jt rumah pemerintahan Prabowo Subianto.
“Kami memiliki target rumah subsidi dari sebelumnya 220.000 menjadi 800.000 unit. Selain itu juga mengupayakan pendanaan KPR FLPP lalu SBUM dan juga inovasi proporsi APBN lalu Bank yang mana sebelumnya 75:50 menjadi 50:50 sehingga akan menjangkau tambahan banyak rakyat untuk mengakses rumah subsidi,” ujar Menteri Ara di keterangan resmi, Hari Sabtu (16/11/2024).
Dia menambahkan, Kementerian PKP juga akan menggerakkan skema pembiayaan perumahan yang mana mudah diakses oleh masyarakat. Dalam hal ini, koordinasi dengan sebagian bank penyalur subsidi perumahan juga akan terus ditingkatkan sehingga target kemudian total rumah bersubsidi mampu lebih lanjut tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.
Guna membantu peningkatan kuota rumah subdisi ini, dukungan anggaran dari Kementerian Keuangan dibutuhkan. Karena itu, Menteri PKP meminta-minta tambahan anggaran Kementerian PKP tahun 2025 sebesar Rp48,8 triliun.
“Saat ini jumlah keseluruhan anggaran yang tersebut tersedia untuk 2025 cuma Rp5,1 triliun. Sedangkan berdasarkan usulan Satgas Perumahan keinginan dana penyelenggaraan rumah Rp53,6 triliun, sehingga ada keperluan tambahan anggaran sekitar Rp48,4 triliun. Kami berharap dukungan Kemenkeu di penganggaran Kementerian PKP,” kata Ara.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan, pihaknya siap memberikan dukungan terhadap berbagai inisiatif perumahan pro rakyat seperti 3 Juta Rumah. Hal itu diperlukan sebab sektor properti dapat membuka keran penanaman modal sekaligus mengupayakan berjalannya sektor lapangan usaha serta membuka lapangan pekerjaan bagi rakyat luas.
“Kami memberikan dukungan terhadap Inisiatif Kementerian PKP. Namun kami akan berkoordinasi lebih lanjut lanjut mengenai keinginan anggaran yang mana diperlukan,” tambah Wamenkeu.
