Ibukota – Setiap individu yang mana bekerja mempunyai hak untuk memperoleh imbalan yang digunakan layak sesuai dengan jenis lalu tanggung jawab pekerjaannya. Oleh sebab itu, pimpinan ke beraneka lembaga, instansi, maupun perusahaan, sepatutnya memperlakukan seluruh karyawan secara adil serta menghormati mereka sebagai manusia.
Perlindungan terhadap tenaga kerja pun berubah menjadi hal yang dimaksud penting untuk menjamin kesejahteraan pekerja. Perlakuan yang mana manusiawi dari pihak pemberi kerja tak semata-mata menegaskan kondisi fisik juga mental pekerja tetap baik, tapi juga mengupayakan mereka itu untuk terus mengembangkan kemampuan diri.
Pemerintah telah dilakukan menetapkan hak-hak yang disebutkan pada peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Kedua undang-undang ini sudah mengalami revisi yang digunakan mencakup beberapa aspek penting, mulai dari ketentuan jam kerja, pengupahan, hingga aturan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Lantas, apa hanya hak-hak dasar yang tersebut wajib diketahui oleh para pekerja? Berikut ini ulasan lengkapnya, dirangkum dari berubah-ubah sumber.
Hak-hak dasar pekerja
1. Hak melawan perlakuan kemudian kesempatan yang mana sama
Dalam bumi kerja, setiap pemukim tentu ingin diperlakukan secara adil tanpa adanya diskriminasi. Hal ini juga ditegaskan pada Pasal 6 UU Nomor 13 Tahun 2003, yang mana menyatakan bahwa pekerja berhak mendapat perlakuan yang setara dari pengusaha, tanpa membedakan latar belakang apapun. Walaupun tempat lalu besaran pendapatan kemungkinan besar berbeda, semua pekerja tetap layak diberi perhatian juga prospek yang digunakan sebanding untuk berkembang.
2. Hak menerima upah yang layak
Salah satu hak utama setiap pekerja adalah memperoleh penghasilan sebagai imbalan berhadapan dengan tenaga lalu waktu yang telah dilakukan dicurahkan. Dalam Pasal 88 Ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 2003 dijelaskan bahwa pekerja berhak melawan penghasilan yang digunakan mampu menjamin keberadaan yang layak. Bahkan, Pasal 90 Ayat 1 pada UU yang digunakan sebanding melarang entrepreneur memberikan upah di bawah standar minimum yang mana ditetapkan.
3. Hak menghadapi penempatan kerja
Berdasarkan Pasal 31 UU Ketenagakerjaan, setiap tenaga kerja miliki hak yang dimaksud sejenis untuk memilih, mendapatkan, atau berpindah pekerjaan baik di dalam di maupun luar negeri.
Penempatan kerja seharusnya disesuaikan dengan keahlian lalu kompetensi pekerja. Kecuali jikalau sebelumnya telah terjadi ada kesepakatan tertulis, maka pekerja punya hak untuk menolak penempatan yang digunakan tidaklah sesuai.
4. Hak melawan jaminan keselamatan dan juga kesehatan kerja
Pekerja berhak mendapatkan pengamanan dari risiko kerja, baik pada bentuk keselamatan fisik maupun keseimbangan secara umum. Hal ini telah terjadi diatur di Pasal 86 Ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 2003. Setiap perusahaan berkewajiban menyediakan lingkungan kerja yang digunakan aman dan juga mendaftarkan karyawannya pada inisiatif jaminan seperti BPJS Bidang Kesehatan kemudian BPJS Ketenagakerjaan.
5. Hak mendapatkan cuti
Cuti kerja adalah hak yang tersebut melekat pada setiap karyawan. Dalam ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 81 Ayat 1 dan juga Pasal 82 dijelaskan bahwa pekerja berhak berhadapan dengan cuti tahunan selama 12 hari setelahnya bekerja minimal satu tahun. Selain itu, pekerja perempuan juga miliki hak khusus untuk cuti ketika mengalami haid, kehamilan, melahirkan, atau keguguran.
Artikel ini disadur dari LIma hak dasar yang harus dimiliki setiap pekerja
