JAKARTA – Kuasa hukum Harvey Moeis , Andi Ahmad Nur Darwin membantah telah terjadi mengajukan kasasi berhadapan dengan vonis banding yang digunakan memperberat hukuman kliennya dari 6,5 tahun menjadi 20 tahun pidana penjara. Hingga ketika ini, kata Ahmad Nur, belum menerima mandat dari kliennya untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.
“Kami ingin membantah pemberitaan seolah-olah kami telah lama menentukan sikap untuk kasasi. Kami tegaskan, kami belum menerima mandat dari klien untuk mengajukan kasasi. Lagi pula hingga ketika ini kami selaku kuasa hukum belum menerima Salinan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta,” kata Ahmad, Mulai Pekan (17/2/2025).
Ahmad menjelaskan bahwa sampai ketika ini belum mendapatkan salinan resmi dari putusan tersebut. “Sekali lagi kami tegaskan, apabila nanti kami sudah ada menerima salinan resmi putusan banding, maka barulah kami akan menganalisa dan juga mengkaji pertimbangan hakim pada putusan banding tersebut, selanjutnya baru akan berdiskusi dengan klien untuk menentukan langkah hukum yang akan ditempuh selanjutnya,” ujar Ahmad.
Ia menegaskan, pasukan kuasa hukum tiada akan mendahului klien terkait akan mengajukan kasasi atau tidak. Kabar yang mana beredar adalah berita bukan benar serta bukanlah pernyataan dari pihak regu kuasa hukum maupun kliennya. Ia berharap kabar tentang Harvey Moeis akan mengajukan kasasi tidaklah perlu ditanggapi oleh siapa pun lalu dikutipkan oleh pihak manapun, termasuk media serta kejaksaan.
“Sekali lagi Kami tegaskan berita yang dimaksud pada waktu ini adalah berita tak benar malah berpotensi menyesatkan publik,” katanya.
Ahmad yang dimaksud juga menjadi kuasa hukum untuk terdakwa lain yakni Helena Lim, Suparta, Reza Andriansyah, kemudian Mochtar Riza Pahlevi Tabrani meyakinkan sikap mirip juga berlaku untuk terdakwa lainnya.
Diberitakan sebelumnya, Majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat vonis terdakwa tindakan hukum korupsi timah Harvey Moeis selama 20 tahun penjara.
Ketua Majelis Hakim, Teguh Harianto menyampaikan Harvey Moeis sudah pernah sah serta terbukti bersalah melakukan korupsi dengan terdakwa lainnya. “Menjatuhkan pidana untuk HM selama 20 tahun lalu denda sebesar Rp1 miliar subsider 8 bulan kurungan,” kata beliau pada PT Jakarta, Kamis (13/2/2025).
Selain pidana badan, hakim juga membebankan uang pengganti Rp420 miliar dengan subsider 10 tahun penjara terhadap Harvey. Adapun, Teguh menyatakan bahwa hal yang tersebut memberatkan hukuman itu lantaran Harvey bukan membantu acara pemberantasan tipikor.
Sebagai informasi, putusan itu lebih lanjut berat dari vonis PN Tipikor sebelumnya. Pasalnya, Harvey selaku perwakilan PT Refined Bangka Tin (RBT) sudah pernah divonis PN Tipikor selama 6,5 tahun dengan denda Rp1 miliar. Adapun, Harvey juga dibebankan uang pengganti Rp210 miliar.
