JAKARTA – Pemerintahan Prabowo Subianto -Gibran Rakabuming Raka akan miliki 46 menteri di area kabinetnya. Hal yang disebutkan mengacu pada dokumen tentang 13 Komisi di tempat DPR RI Periode 2024-2029 beserta mitra kerjanya.
Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra mencela apabila jumlah total kementerian Prabowo-Gibran nantinya sebanyak itu. “Jumlah lalu bidang kementerian sebanyak itu cenderung bukan efektif serta membebani, tidaklah hanya beban anggaran tetapi juga beban birokrasi,” kata Dedi untuk SINDOnews, Akhir Pekan (13/10/2024).
Karena, kata Dedi, setiap menteri dipastikan akan terkait dengan menteri lainnya meskipun pada satu persoalan. Dia menambahkan, semakin rumit di tata kelola komunikasi apabila menteri yang mengisi tempat berbeda kepentingan politik.
“Saling sandera kebijakan akan menguat, ini menjadi persoalan baru di dalam pemerintahan Prabowo mendatang,” tuturnya.
Dia berpendapat, justru yang diperlukan adalah menteri diringkas tambahan sedikit. Dia menyarankan diperbanyak kantor dinas tingkat provinsi. Jika tetap saja di area wilayah pusat, menurut dia, yang dimaksud diperlukan tambahan lembaga atau badan, sementara kendali menteri tetap memperlihatkan satu.
“Kabinet yang mana obesitas akan potensial dijadikan event balas jasa pilpres, semua pihak ingin disenangkan oleh Prabowo, ini akan menghambat pembangunan lalu efektivitas kerja pemerintah ke depan,” imbuhnya.
Dia memberikan contoh Kementerian Koordinator Sektor Pembangunan Individu kemudian Kebudayaan (Kemenko PMK) juga Kemenko Area Kemasyarakatan merupakan pemborosan posisi. “Dua bidang ini semestinya cukup dipimpin satu menteri,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara ihwal kabar Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan membentuk sebanyak 46 kementerian. Diketahui, jumlah agregat itu terlihat dari jumlah keseluruhan mitra DPR periode 2024-2029.
