JAKARTA – DPC Himpunan Putra-Putri Angkatan Darat (HIPAKAD) Ibukota Indonesia Barat mendatangi Aslog Kodam Jaya , Rabu (8/1/2025). Ketua DPC HIPAKAD DKI Jakarta Barat Bryan Ghautama beserta pengurus menyampaikan surat permohonan mediasi kemudian diplomasi surat edaran Aslog Kodam Jaya terkait pengosongan penghuni rumah dinas kompleks perumahan Kodam Kalideres.
Surat DPC HIPAKAD DKI Jakarta Barat bernomor 05/DIPLOMASI/I /2025 diterima staf Aslog Kasdam Jaya Serda C Turiatno.
Bryan mengatakan, Aslog Kodam Jaya Kolonel Czi Burhannudin tak ada pada tempat ketika ia berkunjung ke Kodam jaya, Rabu (8/1/2025).
Sebelumnya, perwakilan warga yang mana berdomisili pada kompleks perumahan Kodam Kalideres Ibukota Barat mendatangi Sekretariat DPC HIPAKAD Ibukota Indonesia Barat.
Sebanyak 114 warga memohon terhadap HIPAKAD untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang tersebut dia alami terkait surat pengosongan yang mana dilayangkan Kodam Jaya.
Bryan berharap dengan melayangkan surat mediasi yang digunakan HIPAKAD berikan secara langsung ke Kodam Jaya melalui Aslog Kodam Jaya membuka kesempatan mediasi antara penghuni (Putra-putri TNI/PNS TNI) juga Kodam Jaya bisa saja memberikan solusi. Tentunya dengan mempertimbangkan kemanusiaan lalu jasa para orang tua penghuni kompleks yang telah dilakukan berjasa terhadap bangsa juga negara.
HIPAKAD berharap Pangdam Jaya dapat bijaksana memberikan solusi yang terbaik buat penghuni, bukan diskriminasi pada menangani persoalan ini.
“Saran kami, Kodam Jaya dapat bekerja mirip dengan Pemprov Ibukota ataupun pemerintah pusat agar dicarikan solusi yang dimaksud terbaik,” kata Bryan.
“Warga yang mana tinggal di dalam Kompleks Kodam Kalideres umumnya adalah Warakawuri, putra-putri tentara, memang sebenarnya sebagian orang tua mereka itu telah terjadi meninggal dunia, namun harus dilihat jasanya. Maka itu negara wajib hadir di tempat sini, jangan dia digusur tanpa ada kejelasan nasibnya, itu bukan manusiawi. Presiden Prabowo harus segera menerjunkan utusannya agar nasib anak pejuang ini tak sengsara,” ungkapnya.
HIPAKAD memohon untuk semua pihak seperti pemerintah pusat, Mabes TNI, Mabesad, Kodam jaya, Pemprov Jakarta, lalu penghuni kompleks TNI ada jalan pergi dari pada menangani persoalan hukum ini. Tidak ada pengusiran semena-mena terhadap keluarga besar TNI dengan cara-cara tidaklah baik di dalam kemudian hari yang dapat memicu kemarahan terhadap putra-putri TNI terhadap TNI itu sendiri.
