JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding sama-sama Menteri Imigrasi juga Pemasyarakatan Agus Andrianto setuju menguatkan proteksi bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Termasuk upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Hal itu terungkap di rapat keduanya di dalam Gedung Kementerian Imigrasi kemudian Pemasyarakatan. Dalam pertemuan tersebut, kedua menteri mendiskusikan penguatan proteksi bagi PMI juga langkah pencegahan TPPO.
Menteri Agus Andrianto menegaskan pentingnya peran PMI sebagai aset bangsa yang signifikan. “PMI adalah pahlawan devisa yang mana menyumbang devisa terbesar kedua setelahnya migas. Kami setuju memperkuat Kementerian PPMI pada memberikan proteksi maksimal, termasuk mengurangi warga negara menjadi korban TPPO,” ungkap Agus, Rabu (19/11/2024).
Sebagai langkah awal, kedua kementerian setuju untuk segera menyusun nota kesepahaman (MoU) guna menguatkan koordinasi lalu implementasi pengamanan PMI.
Agus Andrianto menyoroti tantangan besar pada mengawasi jalur gelap yang tersebut kerap dimanfaatkan jaringan TPPO. “Wilayah Indonesia yang luas dengan sejumlah pintu masuk memerlukan pengawasan ekstra. Kami akan bekerja serupa dengan TNI serta Polri untuk meminimalkan jalur gelap ini,” jelasnya.
Menurut Agus, jalur gelap paling berbagai ditemukan di dalam wilayah Kalimantan melalui darat, Kepulauan Riau melalui laut, dan juga beberapa bandara internasional seperti Soekarno-Hatta, Kualanamu, juga Juanda. “Ini menjadi perhatian penting kami. Penguasaan pengawasan di dalam perbatasan adalah kunci untuk mengatasi hambatan ini,” tambah Agus.
Menteri Abdul Kadir Karding menyambut baik kerja sebanding ini, khususnya pada menghadapi eksploitasi terhadap PMI yang tersebut berangkat secara nonprosedural.
“MoU ini nantinya akan mencakup paspor dengan kode khusus untuk PMI, juga integrasi data perlintasan PMI ke di sistem kami, yaitu SISKOP2MI. Langkah ini penting untuk menghurangi risiko eksploitasi serta meningkatkan pengawasan,” ujarnya.
Kerja identik antara Kementerian PPMI dan juga Kementerian Imigrasi diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pemeliharaan PMI sekaligus memperkuat peningkatan perekonomian nasional. Sebagai pahlawan devisa, partisipasi PMI sangat penting di mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Dengan langkah konkret seperti integrasi data, pengawasan perbatasan, juga pencegahan eksploitasi, pemerintah optimis dapat meningkatkan kesejahteraan PMI sekaligus menjaga martabat mereka itu dalam kancah internasional.
