Kemendukbangga Galang Sinergi Nasional Tanggulangi Kemiskinan Ekstrem juga Stunting di area NTT

JAKARTA – Kemiskinan ekstrem juga stunting masih menjadi tantangan utama di dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur ( NTT ). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase kemiskinan pada NTT pada Maret 2024 tercatat sebesar 19,48%, menjadikannya salah satu dari tiga provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di tempat Indonesia. Selain itu, NTT juga mempunyai prevalensi stunting tertinggi kedua di dalam Indonesia, mencapai bilangan 37%.

Untuk mengatasi hambatan ini, pemerintah melalui Kementerian Kependudukan dan juga Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menginisiasi acara kolaboratif lintas kementerian dan juga lembaga. Langkah ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem kemudian Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Pada Hari Senin (13/1/2025), Kemendukbangga menyelenggarakan rapat koordinasi khusus dengan eksekutif Provinsi NTT, Kementerian Kesejahteraan (Kemenkes), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Desa kemudian Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, kemudian Teknologi (Mendiktisaintek), Kementerian Perumahan kemudian Kawasan Permukiman, dan juga Badan Gizi Nasional (BGN). Dua perguruan tinggi, Universitas Brawijaya (UB) juga Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), juga ikut serta di upaya ini.

Mendukbangga Wihaji menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi. “Kolaborasi adalah kata kunci untuk mengatasi persoalan negara. Sesuai arahan Presiden, kami akan memanfaatkan data kependudukan secara optimal pada menangani stunting, khususnya di area NTT,” ujarnya.

Upaya penanggulangan kemiskinan kemudian stunting di area NTT akan mengedepankan pendekatan berbasis data riil per keluarga. Selain itu, inisiatif ini akan fokus pada penguatan ketahanan pangan lokal melalui diversifikasi pangan seperti kelor, jagung, juga sorgum, dan juga pemberdayaan UMKM berbasis komunitas. “Diversifikasi pangan serta pemberdayaan UMKM akan menciptakan kemandirian dunia usaha dan juga membantu tema *No Poverty, No Hungry*,” tambah Wihaji.

Kemendukbangga sama-sama UB lalu UMM juga mengembangkan inisiatif seperti intensifikasi inisiatif Bangga Kencana, pendewasaan usia perkawinan (PUP), dan juga pengaturan jarak kelahiran. Untuk memperkuat ketahanan pangan, direncanakan penyertaan benih jagung Nusa Timore di dalam lahan 10.000 hektare setiap tahun, pengembangan beras analog berbasis jagung juga sorgum, dan juga pembentukan klaster UMKM olahan pangan lokal.

Sekretaris Kemendukbangga, Prof. Budi Setiyono, menekankan pentingnya langkah cepat lalu kolaborasi lintas sektor. Lima inisiatif quick wins yang dimaksud diusung, yaitu Aksi Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), Taman Asuh Anak (Tamasya), Pergerakan Ayah Teladan (Gate), Lansia Berdaya, dan juga perangkat lunak Super Apps berbasis kecerdasan buatan, menjadi prioritas pada implementasi program.

“Ke depan, kita akan terus mengawal inisiatif kolaboratif ini agar memberikan hasil nyata bagi penduduk NTT,” ujar Prof. Budi.

Melalui kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, kemudian masyarakat, diharapkan permasalahan kemiskinan serta stunting di area NTT dapat diselesaikan secara berkelanjutan. Optimalisasi data demografi dan juga penguatan peluang lokal menjadi harapan untuk menciptakan masa depan yang dimaksud lebih lanjut baik bagi generasi mendatang.