JAKARTA – Jumlah publik kelas menengah di tempat Indonesia tercatat mengalami penurunan signifikan sebesar 18,8% di beberapa tahun terakhir, dari 57,33 jt menjadi 48,27 juta. Hal ini pun berdampak pada daya beli , konsumsi domestik, dan juga stabilitas ekonomi nasional .
Diungkap Kepala Pusat Investigasi Sektor Bisnis Makro juga Keuangan, Zamroni Salim bahwa, salah satu faktor utama penurunan kelas menengah adalah tekanan perekonomian yang dimaksud semakin besar. Semua ini tiada lepas dari semakin tingginya pajak lalu juga biaya hidup yang digunakan harus dibayarkan.
“Kelas menengah menghadapi beban berat, seperti kenaikan tarif pajak penghasilan, tambahan pungutan seperti TAPERA, hingga cukai makanan kemudian minuman berpemanis. Hal ini mempersempit ruang gerak ekonomi mereka,” ungkap Zamroni pada acara Economic Outlook 2025, Rabu (11/12/2024).
Selain itu konsumsi domestik yang mana selama ini menjadi pendorong utama perkembangan dunia usaha mengambil bagian terdampak. Penurunan daya beli kelas menengah menghambat perkembangan sektor produksi, yang mana pada akhirnya membatasi penyerapan tenaga kerja.
“Kondisi ini memunculkan efek domino pada sektor manufaktur dan juga jasa, yang bergantung pada stabilitas konsumsi kelas menengah,” jelas Zamroni.
Solusi untuk mengatasi penurunan ini, menurut Zamroni, harus berfokus pada kebijakan yang menggalang kelas menengah, seperti pengurangan beban pajak lalu insentif ekonomi. Ia pun menilai eksekutif perlu meninjau kembali kebijakan yang memberatkan kelas menengah.
“Dukungan seperti subsidi energi atau inisiatif sosial yang tersebut lebih besar inklusif dapat membantu memperbaiki daya beli mereka,” tambahnya.
Selain itu Zamroni menekankan pentingnya pembangunan ekonomi berkualitas untuk menciptakan lapangan kerja baru di tempat sektor-sektor yang dimaksud strategis, seperti manufaktur serta teknologi. Penanaman Modal dengan efek pengganda tinggi, seperti pada sektor tekstil, makanan, serta sektor berbasis teknologi, harus menjadi prioritas untuk menguatkan kelas menengah.
Pemerintah juga diharapkan tambahan proaktif di meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sekolah dan juga kesehatan. Sebab peningkatan kualitas SDM akan membuka prospek bagi kelas menengah untuk kembali meningkat juga berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian.
