JAKARTA – Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani menyampaikan rincian fokus Anggaran Pendapatan dan juga Belanja Negara atau APBN tahun 2025 . Adapun, postur APBN 2025 yakni target pendapatan negara sebesar Rp3.005,12 triliun yang dimaksud terdiri dari penerimaan pajak Rp2.189 triliun, penerimaan kepabeanan serta cukai Rp301,60 triliun, penerimaan negara tidak pajak (PNBP) Rp513,63 triliun, lalu penerimaan hibah Rp0,6 triliun.
Kemudian, alokasi belanja negara sebesar Rp3.621,31 triliun, pada mana belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.701,4 triliun dan juga pemindahan ke tempat sebesar Rp919,9 triliun.“ Defisit APBN 2025 dirancang pada tingkat Rp616,2 triliun atau 2,53 persen dari GDP,” kata Sri Mulyani di area Istana Merdeka Ibukota pada Selasa (10/12).
Sri Mulyani membeberkan, belanja pemerintah pusat akan mengupayakan prioritas pembangunan sejalan dengan amanat Presiden Prabowo Subianto, yaitu melakukan swasembada pangan, swasembada energi, pelaksanaan kegiatan makan siang gratis, sekolah juga kesehatan, dan juga pelaksanaan pengamanan sosial yang mana makin tepat sasaran.
“Untuk itu, dengan belanja Rp2.701,4 triliun, belanja lembaga pendidikan mencapai Rp724,3 triliun. Hal ini adalah belanja tertinggi fungsi institusi belajar di dalam APBN kita,” ujar Sri Mulyani.
Sementara untuk kesehatan, negara menganggarkan sebesar Rp218,5 triliun, pemeliharaan sosial mencapai Rp503,2 triliun juga untuk ketahanan pangan mencapai Rp144,6 triliun.
Sri Mulyani melanjutkan, inisiatif makan bergizi yang mana dialokasikan anggaran Rp71 triliun diharapkan akan dapat meningkatkan perekonomian di dalam wilayah dan juga teristimewa pada desa-desa, di rangka untuk mensuplai keinginan inisiatif makan siang bergizi. Dengan demikian, acara makanan bergizi disertai dengan dana desa yang dimaksud sebesar Rp70 triliun akan bisa jadi menggerakkan desa dengan ukuran aktivitas dan juga juga jumlah uang yang digunakan meningkat.
Selain itu, Sri Mulyani menyebut, Presiden Prabowo menyampaikan beberapa prioritas kegiatan 2025 seperti pemeriksaan kebugaran gratis yang dimaksud dialokasikan anggaran Rp3,2 triliun, renovasi sekolah sebesar Rp20 triliun, terbentuknya sekolah unggulan terintegrasi dengan anggaran Rp2 triliun, dan juga terciptanya Lumbung Pangan Nasional Daerah dan juga Desa dengan dana mencapai Rp15 triliun.
“Ini tetap memperlihatkan diarahkan agar terjadi sinkronisasi juga sinergi antara belanja pusat kemudian tempat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, pemerataan, lalu pelayanan publik,” tutur Sri Mulyani.
