JAKARTA – Keluarga Besar Putra Putr i (KBPP) Polri menyatakan dukungannya untuk Nanny Hadi Tjahjanto, isteri Menko Polhukam Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, menjadi Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) periode 2024-2029.
Ketua Umum KBPP Polri Evita Nursanty, menyatakan dukungan yang dimaksud pasca bertemu juga melakukan berbagai diskusi dengan Nanny Hadi Tjahjanto di tempat Jakarta, Mulai Pekan (14/10/2024).
Evita meyakini Nanny Hadi Tjahjanto mampu memperjuangkan peningkatan kualitas hidup perempuan juga pengamanan hak perempuan. Apalagi dukungan itu memungkinkan oleh sebab itu Nanny Hadi Tjahjanto juga adalah keluarga Polri, sebagai anak Brimob.
“Dalam AD/ART maupun Tri Setia KBPP Polri mengamanatkan KBPP Polri akan memberikan dukungan untuk keluarga Polri yang sedang berkontestasi pada pemilihan di area setiap jenjang atau bidang tertentu. Jadi KBPP Polri mengupayakan beliau untuk menjadi ketua umum Kowani, serta itu amanat AD/ART juga Tri Setia,” ucap Evita.
Menurut Evita, untuk isteri mantan Panglima TNI itu, KBPP Polri telah menyampaikan berbagai masukan atau pemikiran yang mampu kelak diperjuangkan sebagai ketua umum Kowani. Salah satunya adalah bagaimana Kowani sanggup mengarus-utamakan acara pemberdayaan kegiatan ekonomi perempuan, peningkatan kualitas hidup perempuan, peningkatan pengamanan hak perempuan hingga penguatan kelembagaan di mengurusi isu perempuan.
“Sebagai Ibu Bangsa, Kowani mampu mengamanatkan kewajiban utama Wanita Indonesia menjadi ‘Ibu Pemberdayaan Sektor Bisnis Bangsa dijadikan common wadah Kowani yaitu mendekatkan perempuan ke di perkembangan ekonomi, yang dimaksud dimulai dari keluarga. Hal ini sejalan juga dengan harapan pemerintahan baru untuk perkembangan ekonomi 8 persen,”kata Evita.
Evita Nursanty mengakui ada berbagai perkembangan yang cukup baik belakangan ini terkait isu-isu perempuan dan juga anak. Tapi harus disadari tantangan juga makin berat. Misalnya, dari sisi kualitas hidup perempuan, kita lihat fakta dalam lapangan bilangan bulat kematian ibu melahirkan masih tinggi dimana tahun 2023, Angka Kematian Ibu dalam Indonesia meningkat menjadi 305 per 100.000 kelahiran hidup dari 205 per 100.000 kelahiran hidup tahun 2022). Lalu lama sekolah masih rendah, terbatasnya keterampilan serta upah kerja yang minim, perempuan dalam legislatif masih belum mencapai kuota 30%.
Terkait pengamanan hak perempuan ditemukan perkara kekerasan terhadap perempuan masih tinggi, aksi pidana perdagangan orang khususnya perempuan untuk dieksploitasi seksual komersial serta kerja paksa masih tinggi, serta di tempat sisi lain proteksi dan juga pemenuhan hak-hak terhadap pekerja perempuan pada sektor informal termasuk pekerja migran masih lemah.
