Kami berharap kalkulator hijau ini bukan semata-mata sebagai pengukur, tetapi juga katalis untuk pengurangan emisi karbon pada Indonesia
Jakarta – Bank Negara Indonesia dengan Kementerian Koordinator Sektor Kemaritiman lalu Penyertaan Modal (Kemenko Marves) meluncurkan program Kalkulator Hijau untuk menyokong upaya penghitungan serta pelaporan emisi Gas Rumah Kaca perbankan serta pelaku usaha.
“Selamat untuk seluruh pihak menghadapi peluncuran pedoman juga perangkat lunak Kalkulator Hijau yang tersebut telah lama disusun melawan inisiatif Bank Nusantara sama-sama Kementerian Koordinator Sektor Kemaritiman dan juga Investasi, melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup lalu Kehutanan (KLHK) sebagai national focal point dari NDC (Nationally Determined Contribution) atau target pengurangan emisi GRK (Gas Rumah Kaca), Kementerian ESDM (Energi Sumber Daya Mineral), dan juga para pihak yang mana terlibat pada regu panel,” ujar Deputi Kemenko Marves Area Kerjasama Pengelolaan Lingkungan serta Kehutanan Nani Hendiarti pada Gedung Kantor Pusat BI Jakarta, Rabu.
Transisi menuju dunia usaha netral karbon (net zero emission) disebut membutuhkan peningkatan pembangunan ekonomi hijau yang tersebut sebagian besar bersumber dari pembiayaan sektor keuangan.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pembiayaan umum ini diperkirakan hanya sekali mampu menggalang sekitar 34 persen dari total keinginan penanaman modal berkelanjutan sebesar 280 miliar dolar Amerika Serikat (AS) untuk mencapai target yang sudah ada ditetapkan pada NDC tahun 2030.
Saat ini, pemerintah sedang menyusun Second NDC sebagai upaya Nusantara meningkatkan komitmen mengatasi dampak inovasi iklim global yang tersebut diharapkan dapat selesai pada Februari 2025.
Pembahasan ke Second NDC yang dimaksud masih digodok telah lama memasuki tahap finalisasi juga telah melalui serangkaian konsultasi publik.
Hal yang Diutamakan ditekankan antara lain terkait target ukuran pengurangan serta penguatan adaptasi maupun mitigasi emisi GRK melalui sektor industri, energi, limbah, pertanian, dan juga tambahan sektor baru, yaitu kelautan.
Hal ini berarti akan ada peningkatan keperluan anggaran, sehingga diperlukan bervariasi pembaharuan guna menghurangi gap pendanaan tersebut.
Dalam menghentikan kekurangan pembiayaan, kebijakan keberlanjutan berubah menjadi kunci memacu pembiayaan transisi lalu mengatasi inovasi iklim, teristimewa pada negara berkembang.
Melalui koordinasi yang tersebut direalisasikan oleh Kemenko Marves, otoritas Indonesi telah lama mengembangkan strategi pembiayaan campuran (blended finance) di bentuk organisasi internasional baru yang mana dikenal dengan Global Blended Finance Alliance (GBFA) G20 Bali.
Hasil dari Article of Agremeent (AoA) terkait GBFA G20 yang mana telah lama disepakati di New York, AS, diharapkan dapat diresmikan sebelum penyelenggaraan COP29 (Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB) pada Baku, Azerbaijan.
Upaya ini merupakan bentuk dukungan pembiayaan transisi guna memitigasi risiko sistemik dari pembaharuan iklim yang semakin nyata.
“Kita lihat pada Tanah Air juga dampaknya nyata pembaharuan transformasi musim serta sebagainya, juga kalau kita yang baru-baru ini pada Brasil ada kebakaran hutan yang sangat luas, sangat besar juga belum pernah berlangsung sebelumnya 40 tahun terakhir,” ucapnya.
Terkait hal tersebut, berdasarkan penerapan strategi kebijakan serta acara keuangan berkelanjutan yang dimaksud menjadi mandat BI serta Kemenkeu, bank harus meningkatkan porsi pembiayaan rendah emisi lalu menurunkan tingkat emisi dari kredit yang diberikan bank.
Laporan keberlanjutan yang berisi informasi tentang emisi karbon debitur disebut dapat berubah jadi pertimbangan pada pemberian pembiayaan dalam masa mendatang.
Karena itu, BI lalu Kemenko Marves meluncurkan program Kalkulator Hijau yang dimaksud diharapkan bermetamorfosis menjadi salah satu media perhitungan lalu pemantauan emisi karbon untuk sektor lapangan usaha di upaya menuju perbankan hijau, menggalakkan partisipasi dari lapangan usaha perbankan guna berkontribusi mencapai target penurunan emisi GRK sesuai komitmen nasional, kemudian meningkatkan kualitas penyusunan laporan tahunan perusahaan yang digunakan selaras dengan International Financial Reporting Standard (IFRS) terkait Sustainability Reporting Standard.
Metodologi yang digunakan untuk menghitung dari Kalkulator Hijau telah dikonsultasikan kemudian disetujui oleh KLHK. Kalkulator Hijau versi pertama ini sanggup dikembangkan (update) ke versi berikutnya seiring pembaharuan teknologi dan juga zaman.
Dalam kesempatan yang mana sama, Deputi Pengurus BI Juda Agung menegaskan bahwa program Kalkulator Hijau miliki standar pengukuran emisi karbon guna menghitung jejak karbon.
Tujuan dari pembentukan program yang disebutkan yaitu memantau tingkat kehijauan dari sebuah aktivitas dunia usaha lalu tingkat keberhasilan menuju dunia usaha hijau.
Kalkulator Hijau diharapkan memberikan kemudahan bagi perbankan serta dunia usaha di pemenuhan keinginan pelaporan (disclosure) yang dimaksud sudah ada mulai dipersyaratkan oleh regulator kemudian lingkungan ekonomi keuangan global.
Dengan adanya disclosure, maka Kalkulator Hijau dinilai dapat membuka akses lebih tinggi luas terhadap pembangunan ekonomi serta pendanaan hijau dari perbankan maupun dari bursa keuangan global.
“Kami berharap kalkulator hijau ini bukan semata-mata berfungsi sebagai pengukur, tetapi juga sebagai katalis untuk menggerakkan pengurangan emisi karbon ke Indonesia. Hal ini adalah living tools, versi awal dari Kalkulator Hijau yang digunakan mengukur scope 1 (emisi yang dimaksud muncul segera dari perusahaan sekaligus entitas yang dimaksud berada di bawah perusahaan tersebut) kemudian scope 2 (emisi dari pembangkit energi yang digunakan dibeli penyedia utilitas secara bukan langsung),” ungkap Juda Agung.
“Ke depannya, ruang lingkup akan terus diperluas mencakup seluruh aktivitas penghasil emisi secara indirect. Semua aktivitas tentu cuma menciptakan sebuah emisi yang dimaksud perhitungannya tambahan kompleks. Untuk pertama ini scope 1 juga scope 2, scope 3-nya (emisi dari operasi perusahaan oleh sumber-sumber yang tersebut tidak ada secara segera dimiliki atau dikendalikan oleh suatu organisasi, seperti rantai pasokan, transportasi, penyelenggaraan produk, atau pembuangan) akan segera akan dikembangkan,” kata dia.
Artikel ini disadur dari BI dan Kemenko Marves luncurkan aplikasi Kalkulator Hijau
