Tokyo – Parlemen Negeri Sakura pada Hari Jumat memberlakukan undang-undang yang mengizinkan tindakan pencegahan serangan siber, yang tersebut memberikan pemerintah kemampuan untuk memantau data komunikasi secara legal selama masa damai juga menetralisir server musuh apabila muncul serangan.
Undang-undang "pertahanan siber aktif" itu akan mewajibkan operator infrastruktur utama, seperti dalam sektor listrik lalu kereta api, untuk melaporkan pelanggaran siber terhadap pemerintah.
Perubahan aturan yang disebutkan terbentuk ketika pemerintah bergegas memulai pembangunan kerangka hukum guna menghadapi serangan siber menyusul sejumlah serangan terhadap maskapai penerbangan juga bank menyebabkan gangguan.
Jepang bertujuan untuk menerapkan langkah-langkah yang dimaksud secara menyeluruh pada 2027.
Namun, informasi yang akan dipantau serta dianalisis oleh pemerintah mencakup alamat IP yang mana digunakan di komunikasi antara negara-negara asing yang mana menyeberangi Jepang, juga yang tersebut digunakan antara Negeri Sakura juga luar negeri.
Informasi yang disebutkan tidak ada mencakup komunikasi domestik serta pemerintah bukan diizinkan untuk mengawasi isi pesan, termasuk isi surat elektronik.
Di bawah undang-undang tersebut, polisi akan mengambil tanggung jawab awal untuk menetralkan server penyerang dan juga militer akan turun tangan apabila suatu insiden dianggap sangat canggih, terorganisasi, dan juga direncanakan sebelumnya.
Langkah yang disebutkan mencerminkan ambisi Negeri Matahari Terbit untuk meningkatkan kapasitas keamanan sibernya ke tingkat yang tersebut setara dengan Amerika Serikat serta negara-negara besar Eropa.
Sebuah panel independen baru akan dibentuk untuk memberikan persetujuan awal untuk pengambilalihan juga analisis data, juga untuk tindakan menetralkan server yang dimaksud berbahaya.
Panel yang dimaksud juga akan bertugas memverifikasi bahwa pengawasan pemerintah diwujudkan dengan benar.
Menanggapi kegelisahan dari partai-partai oposisi menghadapi kemungkinan tindakan pemerintah yang melampaui batas dan juga pelanggaran hak konstitusional untuk merahasiakan komunikasi, pemerintah Negeri Matahari Terbit merevisi undang-undang juga menetapkan ketentuan khusus di hukum untuk menegakkan hak-hak pribadi.
Sumber: Kyodo
Artikel ini disadur dari Jepang berlakukan UU pencegahan serangan siber
