Hamilton – PBB pada Rabu (23/4) menekankan bahwa operasi bantuan kemanusiaan harus mematuhi prinsip-prinsip kemanusiaan kemudian independensi, di dalam sedang laporan bahwa bantuan di dalam Jalur Daerah Gaza akan didistribusikan militer negeri Israel atau perusahaan-perusahaan AS.
Ketika ditanya Anadolu mengenai hasil perjumpaan kabinet keamanan tanah Israel yang dimaksud akan memengaruhi upaya distribusi bantuan PBB terkait dengan peran militer negara Israel dan juga Negeri Paman Sam di Gaza, juru bicara Stephane Dujarric PBB tidaklah hadir pada pertandingan yang disebutkan juga tiada dapat memverifikasi klaim itu.
“Saya tidaklah bisa saja berbicara mengenai kebenaran laporan tersebut. Yang dapat saya komunikasikan adalah, baik pada Wilayah Gaza maupun tempat lain dalam dunia, operasi kemanusiaan PBB cuma akan berjalan berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan, ketidakberpihakan, dan juga independensi,” kata Dujarric di jumpa pers.
Dujarric menyuarakan perasaan khawatir tentang krisis kemanusiaan yang semakin di dalam Gaza, di mana keadaan hidup terus menjadi lebih parah serta hitungan malnutrisi meningkat dengan cepat.
“Di seluruh Gaza, pasokan makanan menipis secara membahayakan, kemudian malnutrisi mengalami penurunan dengan sangat cepat,” katanya, mengutip pemindaian dari organisasi mitra yang dimaksud menemukan lebih tinggi dari 80 tindakan hukum malnutrisi akut pada antara 1.300 anak-anak pada Kawasan Gaza Utara—angka ini dua kali lipat dari minggu-minggu sebelumnya.
Ia menambahkan akses ke sarana penyimpanan penting seperti gudang UNICEF di Rafah masih “sangat terbatas” sebab blokade bantuan negeri Israel yang dimaksud terus berlanjut dan juga hambatan logistik.
Ia mendesak negara-negara anggota PBB untuk memverifikasi pasokan bantuan “dapat didistribusikan ke mana pun pemukim membutuhkan, dengan menghormati penuh prinsip-prinsip kemanusiaan yakni kemanusiaan, netralitas, ketidakberpihakan, kemudian independensi.”
“Kami juga mendesak negara-negara anggota yang miliki pengaruh untuk melakukan apa pun yang tersebut dia mampu untuk menggalakkan pembebasan para sandera,” ucapnya.
Israel telah terjadi menyembunyikan perlintasan ke Wilayah Gaza sejak 2 Maret, memblokir masuknya pasokan penting ke wilayah kantong yang dimaksud walau terdapat laporan berulang tentang kelaparan di wilayah yang tersebut hancur akibat peperangan itu.
Israel melanjutkan serangan ke Wilayah Gaza pada 18 Maret, mengakhiri kesepakatan gencatan senjata juga pertukaran tahanan yang dicapai pada 19 Januari.
Sejak Oktober 2023, negeri Israel telah terjadi membunuh lebih banyak dari 51.300 warga Palestina ke Gaza, sebagian besar dari merek adalah perempuan kemudian anak-anak.
Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap kepala otoritas negeri Israel Benjamin Netanyahu juga mantan kepala pertahanannya, Yoav Gallant, berhadapan dengan kejahatan pertempuran lalu kejahatan terhadap kemanusiaan pada Gaza.
Israel juga sedang menghadapi gugatan genosida di dalam Mahkamah Internasional melawan peperangan yang digunakan dilancarkan terhadap wilayah kantong tersebut.
Sumber: Anadolu
Artikel ini disadur dari Israel-AS mau monopoli distribusi bantuan Gaza, PBB serukan independen
