JAKARTA – Efisiensi anggaran yang sedang digalalakkan pemerintah hingga Rp306 triliun berpotensi menghambat target pertumbuhan ekonomi 8%. otoritas perlu memperhatikan sektor manufaktur, investasi, produktivitas tenaga kerja serta stabilitas politik.
“Tata kelola pemerintahan juga harus berjalan dengan baik untuk mengupayakan pertumbuhan sektor ekonomi 8%,” ujar Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat (PP) Hima Persis, Hafidh Fadhlurrohman, pada acara diskusi bertajuk “Pertumbuhan Perekonomian 8%: Utopis atau Realistis?”, yang digunakan diselenggarakan Jaringan Cendekiawan Muda, Rabu (12/2/2025).
Direktur Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal berpendapat, pertumbuhan sektor ekonomi mencapai 8% masih memungkinkan dengan persyaratan adanya terobosan dan juga akselerasi yang signifikan. Untuk mencapai nomor tersebut, pemerintah perlu meningkatkan kualitas SDM, kesiapan infrastruktur juga optimlaisasi pengelolaan inisiatif prioritas. Tak hanya saja itu, pembengkakan kabinet dapat menjadi faktor yang dimaksud perlu diperhatikan.
“Efisiensi memang benar diperlukan untuk meminimalisir kemungkinan mark-up anggaran. Namun perlu kehati-hatian di penerapannya agar tiada menghambat kinerja pemerintah,” katanya.
Pada kesempatan yang digunakan sama, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti mengatakan, tidak ada ada negara yang tersebut dapat mencapai status negara forward apabila masih terjebak di Middle-Income Trap (MBG).
“Belanja pemerintah perlu dikelola dengan cermat agar bukan menciptakan kerentanan terhadap perkembangan perekonomian pada masa depan,” ujar Esther.
Menyikapi pandangan tersebut, Deputi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), M. Isra Ramli menegaskan, penambahan total kementerian pada kabinet bukan serta-merta menyebabkan pemborosan. Saat ini terdapat 48 kementerian dari sebelumnya 34. Namun, hal ini tak lantas menjadi beban anggaran. Pasalnya, efisiensi yang tersebut dilaksanakan justru bertujuan untuk menghapus program-program yang tersebut tak memberikan khasiat secara langsung bagi rakyat.
“Penghematan anggaran justru sangat diperlukan mengingat adanya anomali di realisasi anggaran di area beberapa kementerian,” ujarnya.
Isra menegaskan, efisiensi yang dimaksud dijalankan pemerintah ini dapat berdampak pada pelaku bisnis yang digunakan selama ini mendapatkan proyek dari kementerian yang digunakan tak berjalan secara efektif. Perdebatan mengenai efisiensi anggaran lalu strategi peningkatan kegiatan ekonomi ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah harus dijalankan dengan keseimbangan yang mana tepat.
“Di satu sisi, efisiensi menjadi langkah penting untuk menjaga kredibilitas fiskal. Namun, di tempat sisi lain, pemerintah juga harus menegaskan bahwa pemangkasan anggaran bukan menghambat acara strategis yang dimaksud dapat menggerakkan perkembangan ekonomi berkelanjutan,” ucapnya.
