JAKARTA – Uni Eropa (UE) sudah pernah mengusulkan pelarangan ekspor konsol video game ke Rusia sebagai bagian dari paket sanksi ke-16. Rencana ini diungkapkan oleh Kepala Kebijakan Luar Negeri UE, Kaja Kallas.
Langkah yang disebutkan diperkirakan akan dimasukkan pada putaran pembatasan yang digunakan tambahan luas, dan juga akan segera berlaku pada 22 Februari 2025, mendatang. Perluasan sanksi yang dimaksud akan segera menandai tahun ketiga sejak eskalasi konflik Rusia-Ukraina pecah pada tahun 2022.
Kallas mengklaim bahwa Rusia menggunakan konsol game seperti Xbox Microsoft kemudian PlayStation Sony untuk mengontrol drone. “Kami benar-benar mengawasi semua hal yang tersebut dapat membantu Rusia mengobarkan pertempuran ini, karenanya kami memasukkan merek (konsol game) ke pada daftar sanksi,” katanya seperti dikutipkan oleh Financial Times.
Sanksi terbaru yang tersebut diusulkan akan datang memiliki target pedagang pada di blok UE yang dimaksud terus mengekspor konsol game ke Rusia, termasuk penjual barang bekas. Tiga produsen konsol game terbesar – Sony, Microsoft, serta Nintendo – telah lama menangguhkan pemasaran di area Rusia menyusul penerapan sanksi Barat pada awal 2022.
Namun pada berada dalam gencarnya sanksi Barat, bagaimanapun barang dia terus memasuki lingkungan ekonomi Rusia melalui impor paralel. Badan intelijen Barat kemudian negeri Ukraina sebelumnya mengklaim bahwa Ibu Kota Rusia mengadaptasi elektronik sipil untuk tujuan militer oleh sebab itu pembatasan komponen kelas militer.
Laporan itu mengklaim bahwa semikonduktor dari lemari es juga peralatan rumah tangga sudah digunakan pada rudal juga drone Rusia.
Di sisi lain bidang game merespons proposal yang disebutkan dengan melayangkan kritik keras. pimpinan perusahaan pengimpor Achivka kemudian kepala Asosiasi Distributor lalu Importir Video Game Rusia, Yasha Haddazhi mencatatkan bahwa tidaklah ada satu pun negara Uni Eropa yang digunakan memproduksi konsol game kemudian mempertanyakan efektivitas dari kebijakan tersebut.
Dalam sebuah pernyataan terhadap RBK, Haddazhi mengatakan, impor konsol game Rusia bahkan tidak ada melintasi Uni Eropa. Ia menambahkan, bahwa proposal Kallas “menunjukkan kurangnya pemahaman tentang sektor video game atau merupakan langkah kosong lainnya.”
Sebagai informasi sanksi Uni Eropa membutuhkan persetujuan bulat dari semua 27 negara anggota. Hongaria sebelumnya mengancam akan memveto sanksi dikarenakan kebijakan tanah Ukraina untuk menghentikan transit gas Rusia.
Menurut Politico, Budapest menyetujui perpanjangan pembatasan yang dimaksud ada pasca mendapatkan jaminan dari Uni Eropa bahwa hambatan keamanan energinya akan ditangani.
Paket sanksi terbaru diperkirakan akan diselesaikan di beberapa minggu mendatang mendekati tenggat waktu, 22 Februari. Sedangkan Rusia telah lama berulang kali mengecam sanksi Barat, dengan menyebutnya sebagai tindakan ilegal kemudian bertentangan dengan hukum internasional, serta menuntut untuk segera dicabut.
