JAKARTA – Pada Oktober 2024, empat negara utama di tempat Asia Tenggara telah terjadi menjadi mitra BRICS . Lantas mengapa Thailand, Malaysia, Indonesia, lalu Vietnam menempatkan diri merek pada jalur keanggotaan?
Apa itu BRICS?
BRICS didirikan pada tahun 2009 oleh Brasil, Rusia, India, Cina, juga Afrika Selatan juga dipandang sebagai kelompok dunia usaha mengalami perkembangan yang bekerja mirip untuk menguatkan hubungan perekonomian dan juga membatasi pengaruh Negeri Paman Sam di sistem keuangan juga perdagangan global.
Pada 2023, BRICS memutuskan untuk memperluas keanggotaan dengan mengundang Argentina, Mesir, Ethiopia, Iran, UEA, serta Arab Saudi untuk bergabung. Dengan sebagian besar dari merekan bergabung kecuali Argentina kemudian Arab Saudi, BRICS sekarang menjadi kelompok dengan sembilan anggota resmi.
Menyitir dari Australian Institute of International Affairs, secara total, ekonomi anggota ini menyumbang sekitar 28% dari perekonomian global, yang digunakan setara dengan lebih tinggi dari USD28,5 triliun. Pada Pertemuan Taraf Tinggi (KTT) BRICS yang digunakan diselenggarakan dalam Kazan, Rusia, 13 negara ditambahkan sebagai negara mitra termasuk Thailand, Malaysia, Indonesia, serta Vietnam. Sebagai mitra, negara-negara Asia Tenggara ini dapat meningkatkan kerja mirip tambahan lanjut dengan anggota BRICS menuju anggota resmi BRICS.
Efek Trump
Terjepit pada persaingan kekuatan besar, sebagian besar negara Asia Tenggara kerap memilih untuk mengambil sikap netral “hedging” antara Amerika Serikat serta China. Namun, ketidakpastian era Trump mungkin saja mengubah perhitungan negara-negara Asean. Jamil Ghani dari S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) berpendapat bahwa kepemimpinan Trump 2.0 ini dapat menggerakkan negara-negara Asia Tenggara untuk menjajaki hubungan yang tersebut lebih banyak dekat dengan BRICS, didorong oleh perasaan khawatir menghadapi kebijakan sektor ekonomi AS.
Kekhawatiran ini termasuk ketidakhadiran Washington dari perjanjian perdagangan multilateral seperti Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership juga Daerah Comprehensive Economic Partnership, dan juga kebijakan proteksionis Trump, yang digunakan ditetapkan selama masa jabatan pertamanya terhadap negara-negara lain yang memiliki defisit perdagangan dengan AS, bahkan apabila mereka itu adalah sekutu Amerika.
Perhitungan Strategis
