JAKARTA – Indonesia pada waktu ini berada dalam persimpangan jalan penting pada mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045 . Pemerintahan baru pada bawah kepemimpinan Prabowo Subianto & Gibran Rakabuming Raka, miliki target ambisius untuk menyokong perkembangan perekonomian hingga 8% per tahun. Namun tantangan besar menghadang.
Realitas menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor ekonomi Indonesia pada 2023 belaka mencapai 5,05%, jarak jauh dari target tersebut. Ketimpangan perekonomian antar wilayah masih signifikan, khususnya antara Jawa dan juga luar Jawa. Daya saing Indonesia juga tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti Singapura lalu Thailand, mencerminkan permintaan mendesak untuk metamorfosis ekonomi.
Tantangan ini semakin kompleks dengan berbagai hambatan struktural yang dimaksud menghambat pertumbuhan. Deindustrialisasi dini menjadi salah satu isu utama yang dihadapi Indonesia. Sejak 2011, partisipasi sektor manufaktur terhadap Ekonomi Nasional terus menurun, mengurangi kekuatan kemungkinan peningkatan ekonomi.
“Salah satu hal yang tersebut tadi digaris bawahi adalah Deindustrialisasi. Padahal nilai konsumsi kita mestinya semakin naik, lalu ini menjadi PR besar. Kenapa ini sanggup terjadi adalah material baku kemudian juga competitiveness dari teknologi yang mana ada. Dan kita di dalam Universitas memiliki teknologi-teknologi baru, lalu juga SDM yang mana unggul, dan juga riset energy nya juga kan ada di dalam universitas,” kata Rektor Universitas Brawijaya, Prof. Widodo S.Si., M.Si., PH.D., di Alumni Business Pertemuan di tempat Jakarta, hari terakhir pekan (29/11/2024).
Empat provinsi lapangan usaha utama-Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Banten-mengalami perlambatan sejak awal 2024. Studi Universitas Brawijaya dalam Jawa Timur mengidentifikasi empat tantangan utama: biaya tenaga kerja yang dimaksud tinggi, mahalnya substansi baku, sulitnya akses materi penolong, dan juga kebijakan perpajakan yang digunakan kurang mendukung. Tanpa solusi, deindustrialisasi ini dapat semakin memperburuk kondisi ekonomi nasional.
Perlambatan konsumsi rumah tangga juga penanaman modal juga menambah tekanan. Konsumsi rumah tangga, sebagai pendorong utama ekonomi, menunjukkan perlambatan yang dimaksud mengkhawatirkan. Di sisi lain, pembangunan ekonomi pun lesu, menambah beban ekonomi.
Pemerintah berupaya mempertahankan perkembangan melalui pengeluaran publik, yang dimaksud meningkat sejak 2018, teristimewa pada merespons pandemi Pandemi lalu persiapan pemilu. Namun pada 2024 kemudian 2025, keterbatasan fiskal menjadi tantangan besar.
Tekanan fiskal ini diperparah oleh meningkatnya pembayaran utang kemudian stagnasi penerimaan pajak. Akibatnya, kemampuan pemerintah untuk mempertahankan pengeluaran produktif, seperti pembangunan infrastruktur kemudian sektor sosial, berpotensi menurun.
Stagnasi penerimaan pajak menjadi salah satu hambatan utama. Rasio pajak terhadap PDB, yang tersebut sempat meningkat dari 8,3% pada 2020 menjadi 10,4% pada 2022, kembali turun menjadi 10,2% pada 2023. Diperkirakan bilangan ini akan stagnan hingga 2024.
