HONGKONG – Pemerintah Hong Kong melarang pegawai negeri sipil (PNS) untuk menggunakan perangkat lunak populer seperti WhatsApp, WeChat, kemudian Google Drive dalam komputer kerja merek akibat peluang risiko keamanan.
Pedoman keamanan teknologi informasi terbaru dari Kantor Kebijakan Digital itu menyebabkan berbagai PNS mengeluhkan ketidaknyamanan tambahan.
Meskipun demikian PNS masih diizinkan menggunakan layanan yang dimaksud di dalam perangkat pribadi yang tersebut digunakan pada tempat kerja, dan juga dapat mendapatkan pengecualian untuk larangan yang dimaksud dengan persetujuan dari manajer.
Pakar teknologi informasi mengungkapkan perusahaan-perusahaan sudah pernah mengadopsi kebijakan sejenis dikarenakan meningkatnya risiko kebocoran data dan juga tantangan keamanan siber.
Francis Fong, presiden kehormatan Federasi Teknologi Pengetahuan Hong Kong, menyatakan beberapa pejabat sudah pernah menyatakan kepadanya bahwa kebijakan ini untuk mengurangi malware menyeberangi firewall melalui instruksi terenkripsi.
Kebijakan ini juga dapat mengatasi hambatan pelanggaran data, tambahnya.
Fong juga menyatakan etika serta kesadaran staf juga sangat penting untuk menangguhkan celah keamanan siber.
Awal tahun ini, pembobolan data di tempat berbagai departemen pemerintah Hong Kong telah lama membahayakan informasi pribadi setidaknya puluhan ribu orang serta memicu kekhawatiran.
