kelompok Hamas sambut baik rencana rekonstruksi Wilayah Gaza hasil KTT Arab di tempat Kairo
Istanbul – Grup perjuangan Palestina, Hamas, menyambut baik rencana rekonstruksi Jalur Daerah Gaza yang mana disepakati pada Selasa (4/3) di KTT darurat negara-negara Arab dalam Kairo.
Hamas juga menggalang seruan KTT untuk memboikot negeri Israel secara urusan politik kemudian ekonomi.
KTT yang disebutkan menegaskan kembali penolakan terhadap pemindahan paksa rakyat Palestina dari tanah mereka, mengatakan rencana Mesir sebagai “rencana Arab yang digunakan komprehensif” dan juga menegaskan komitmen untuk memberikan dukungan finansial, material, juga urusan politik bagi pelaksanaannya.
Dalam pidatonya pada KTT, Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi mengumumkan bahwa Mesir telah dilakukan menyusun rencana rekonstruksi Wilayah Gaza tanpa memindahkan penduduknya.
Al-Sisi menyerukan dukungan internasional dan juga regional untuk rencana yang dimaksud dan juga pembentukan dana khusus guna merealisasikannya.
Dalam pernyataannya usai KTT, gerakan Hamas menyatakan bahwa pertemuan yang dimaksud merupakan langkah penting menuju keselarasan Arab serta Islam pada menyokong perjuangan Palestina, khususnya pada berada dalam serangan negara Israel yang dimaksud terus berlanjut juga upaya pemindahan paksa di dalam Gaza, Tepi Barat, dan juga Yerusalem.
Hamas memuji para pemimpin Arab yang tersebut menolak segala upaya untuk mengusir rakyat Palestina atau merusak kekuatan perjuangan nasional mereka, dengan menyebutnya sebagai instruksi bersejarah bahwa insiden Nakba kedua tak akan dibiarkan terjadi.
Kelompok yang dimaksud juga menyambut baik seruan boikot terhadap negara Israel secara komersial juga politik, menggambarkannya sebagai langkah strategis yang dimaksud sangat efektif untuk mengisolasi tanah Israel serta menekan negara yang dimaksud agar mematuhi hukum internasional.
Hamas mendesak agar semua langkah diambil guna meyakinkan keberhasilan rencana rekonstruksi.
Selain itu, kelompok Hamas juga mengapresiasi upaya Mesir pada mempersiapkan konferensi internasional untuk rekonstruksi Daerah Gaza dan juga membantu pembentukan komite pendukung rakyat guna mengawasi bantuan, rekonstruksi, serta tata kelola Daerah Gaza sebagai bagian dari negara Palestina.
Hamas menekankan pentingnya implementasi rencana rekonstruksi, percepatan penyaluran bantuan kemanusiaan, dan juga upaya menguatkan gencatan senjata kemudian memverifikasi penerapan kesepakatannya.
Dalam konferensi pers, Sekretaris Jenderal Turnamen Arab, Ahmed Aboul Gheit, menegaskan bahwa rencana rekonstruksi Kawasan Gaza yang mana diajukan Mesir merupakan respons dunia Arab terhadap usulan Presiden Negeri Paman Sam Donald Trump untuk merelokasi penduduk Gaza.
Trump berulang kali menyerukan “pengambilalihan” Kawasan Gaza serta pemindahan penduduknya untuk mengubahnya menjadi destinasi wisata.
Rencana yang disebutkan ditolak oleh dunia Arab juga banyak negara lain yang menganggapnya sebagai bentuk pembersihan etnis.
Salah satu elemen utama di rencana rekonstruksi Daerah Gaza adalah fase awal yang dimaksud berlangsung selama enam bulan, disertai dengan periode dua tahun, dengan penolakan tegas terhadap segala upaya pemindahan penduduk Palestina.
Fase ketiga disebut sebagai “Fase Rekonstruksi Kedua” yang digunakan diperkirakan berlangsung selama dua setengah tahun.
Rencana itu juga mencakup pembentukan komite administrasi Wilayah Gaza untuk mengurus wilayah yang disebutkan selama periode transisi enam bulan.
Komite itu akan bersifat independen dan juga terdiri dari para teknokrat non-partisan yang mana beroperasi dalam bawah naungan pemerintah Palestina.
Sebelumnya, pada Selasa, juru bicara Hamas, Hazem Qasem, menyatakan terhadap Anadolu bahwa kelompoknya bukan akan terlibat pada pengaturan administrasi Wilayah Gaza di tempat masa depan kecuali ada kesepakatan nasional.
Sejak serangan brutal tanah Israel ke Wilayah Gaza pada Oktober 2023, hampir 48.400 warga Palestina telah lama tewas — mayoritas perempuan juga anak-anak — juga lebih banyak dari 111.000 lainnya terluka.
Serangan yang menghancurkan wilayah yang dimaksud sempat dihentikan oleh kesepakatan gencatan senjata lalu pertukaran tahanan yang digunakan berlaku sejak 19 Januari.
Namun, tanah Israel menghentikan masuknya bantuan kemanusiaan ke Wilayah Gaza pada Hari Minggu pasca pemimpin otoritas negeri Israel Benjamin Netanyahu menolak memulai negosiasi terkait fase kedua kesepakatan gencatan senjata antara Tel Aviv juga Hamas.
Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu lalu mantan Kepala Pertahanan, Yoav Gallant, menghadapi kejahatan pertempuran dan juga kejahatan terhadap kemanusiaan di tempat Gaza.
Selain itu, negara Israel juga menghadapi gugatan genosida pada Mahkamah Internasional (ICJ) terkait agresinya terhadap Jalur Gaza.
Sumber: Anadolu
