JAKARTA – Jumlah tenaga kerja yang dimaksud menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) terus meningkat. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), hingga 28 Oktober 2024, sebanyak 59.796 orang sudah terdampak PHK, dengan konsentrasi terbesar pada DKI DKI Jakarta yang digunakan mencapai 14.501 orang, dihadiri oleh Jawa Tengah dengan 11.252 orang juga Banten 10.524 orang.
Penyebabnya pengurangan tenaga kerja dalam beberapa sektor sangat beragam. Terbaru, PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST), perusahaan nasional pemegang waralaba KFC di tempat Indonesia, mengumumkan penutupan 47 gerai (6/11), yang tersebut berimbas terhadap efisiensi karyawan sebanyak 2.274 orang.
Tercatat pada laporan keuangan, pada waktu ini ada sebanyak 13.715 karyawan hingga 30 September 2024, dari 15.989 karyawan pada 31 Desember 2023. Pihak manajemen mencatat, kinerja keuangan FAST tertekan lantaran masih di fase pemulihan dari dampak Covid-19. Selain itu, situasi bursa yang mana memburuk akibat dampak Krisis Timur Tengah.
Fathin adalah salah satu karyawan yang harus kehilangan pekerjaan imbas aksi boikot yang digunakan diadakan banyak masyarakat. Ia mengaku bahwa hasil penjualan perusahaan tempatnya bekerja menurun, sehingga dirinya terpaksa dirumahkan.
“Restoran tutup oleh sebab itu bukan sanggup menunda kontrak gedung, pemasukan turun,” ujar Fathin, beberapa waktu lalu.
Di berada dalam persaingan dunia kerja yang dimaksud ketat, Fathin menghadapi kesulitan menemukan pekerjaan baru. ” Saya tak tahu pasti penyulut sulitnya mencari kerja sekarang. Mungkin dikarenakan situasi perekonomian yang mana memang sebenarnya lagi sulit di dalam mana-mana. Setelah di-PHK, saya bingung mau kerja apa lagi, sementara keinginan keluarga terus berjalan,” ungkap Fathin.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan ada beberapa faktor yang memacu PHK massal, yaitu pelemahan daya beli publik kemudian juga aksi boikot.
“Jadi kalau daya beli turun, ini terimbas pada produk-produk sektor yang dimaksud dibeli semakin sedikit,” kata Tauhid di area Jakarta, Rabu (23/10).
Sementara itu, Anggota DPR Fraksi PKB, Arzeti Bilbina menekankan, pemerintah serta DPR sedang berupaya memperluas lapangan kerja sektor formal bagi generasi muda.
“Pemerintah kemudian DPR harus bekerja mirip untuk mengantisipasi dampak kegiatan ekonomi serta ketenagakerjaan dari pergerakan ini,” ujar Arzeti, seraya menyerukan peningkatan dukungan pemerintah melalui insentif pajak bagi perusahaan lokal agar dapat mempertahankan tenaga kerja pada berada dalam lesunya ekonomi.
