JAKARTA – Komisi VIII DPR sama-sama pemerintah diwakili Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2025 sebesar Rp89,4 juta. Sedangkan, biaya perjalanan ibadah haji yang tersebut dibayar secara langsung jemaah rata-rata per jemaah sebesar Rp55,4 juta.
Hal ini diputuskan pada Rapat Kerja (Raker) Komisi VIII DPR dengan Menteri Agama, Badan Penyelenggara Haji (BPH) lalu BPKH di dalam Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Hari Senin (6/1/2025).
Setelah mendengar laporan panitia kerja (Panja) juga pendapat mini fraksi, Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menanyakan untuk forum terkait laporan Panja apakah mampu disetujui terkait BPIH tahun 2025.
“Menteri Agama, Wakil Menteri Agama, Kepala BPH, Sekjen Kementerian Agama, Dirjen PHU, Kepala Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji, Inspektorat, para pimpinan kemudian para anggota, dapat kita terima kebijakan panja?” tanya Marwan.
“Terima,” jawab seluruh anggota forum rapat.
Sebelum forum pengambilan langkah ini, Ketua Panja Haji DPR Abdul Wachid menyampaikan terkait laporan pembahasan BPIH tahun 2025. Adapun BPIH yang tersebut ditetapkan sebesar Rp89,4 juta.
“Biaya perjalanan ibadah haji atau BIPIH yang dibayar segera oleh jemaah haji rata-rata per jemaah sebesar Rp55,4 jt atau 62 persen dari BPIH 1446 H/2025 M,” kata Wachid.
