JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menyatakan akan datang menganalisa laporan eks Ketua Lembaga Antirasuah Abraham Samad. Diketahui, Abraham Samad melaporkan dugaan korupsi Proyek Krusial Nasional (PSN) pada kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
“Selanjutnya akan diadakan verifikasi juga analisa ada tidaknya unsur-unsur dugaan tindakan pidana korupsi kemudian apakah itu menjadi kewenangan KPK,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di area Gedung Merah Putih KPK, Hari Jumat (31/1/2025).
KPK menurut Tessa, mengapresiasi adanya laporan dari publik sipil. Menurutnya, adanya laporan yang dimaksud merupakan kepercayaan rakyat terhadap KPK. “KPK terbuka terhadap setiap laporan ataupun informasi yang mana disampaikan oleh masyarakat,” ujarnya.
Sebelumnya, eks Ketua KPK Abraham Samad mendatangi Gedung Merah Putih KPK untuk menemui pimpinan Lembaga Antirasuah. Dalam kesempatan tersebut, Abraham Samad menyebabkan laporan perihal dugaan korupsi di tempat PSN PIK 2.
“Kebetulan kita menghadirkan laporannya juga yang tersebut sudah ada dibuat oleh teman-teman koalisi yaitu dugaan korupsi ya yang digunakan terjadi di dalam proyek, proyeknya ya, saya katakan dalam proyek strategis nasional PIK 2,” kata Samad pada Gedung Merah Putih KPK, hari terakhir pekan (31/1/2025).
Samad berharap, dengan adanya laporan ini KPK akan mendalami dugaan korupsi terkait penetapan PIK sebagai PSN. “Kita meninjau dalam dalamnya bahwa kuat dugaan sudah pernah terjadi tindakan pidana korupsi di dalam pada penetapannya sebagai proyek strategis nasional,” ujarnya.
Samad menduga, pada penetapa PIK 2 sebagai PSN terdapat praktik kongkalikong, suap, hingga gratifikasi. Samad mendesak KPK untuk memanggil Bos Agung Sedayu Group Aguan terkait hal tersebut.
“Nama ini seolah-olah diciptakan mitos bahwa ia tiada tersentuh oleh hukum, oleh dikarenakan itu kita ingin mengupayakan KPK supaya orang ini segera diperiksa. Tidak boleh ada seseorang secara individu mengatur negara ini,” ucapnya.
Beberapa aktivis yang tersebut menemani Abraham Samad ialah, mantan pimpinan M. Jasin, aktivis Said Didu, Ketua Investigasi dan juga Advokasi Publik LBHAP PP Muhammadiyah Gufroni, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum lalu Hak Asasi Individu Indonesia (PBHI) Julius Ibrani, kemudian Ketua Indonesia Memanggil (IM57+) Institute Lakso Anindito.
