JAKARTA – Perwakilan korban penyalahgunaan penanaman modal bodong yang digunakan diwakili Melani Lubis selaku kuasa hukum menyampaikan terima kasih terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini berkaitan dengan langkah-langkah konkret pada mengupayakan penyelesaian tindakan hukum penyalahgunaan pembangunan ekonomi yang merugikan masyarakat.
Korban berharap agar proses hukum pada pengadilan segera ditingkatkan kecepatannya sehingga dia mendapatkan keadilan lalu hak-haknya.
Melani menyebutkan pemerintah telah lama menunjukkan komitmen kuat pada melindungi penduduk dari praktik penanaman modal ilegal. Kasus penyalahgunaan modus pembangunan ekonomi bodong menjadi perhatian rakyat setelahnya ribuan korban melaporkan kerugian yang digunakan dialami akibat janji keuntungan tinggi yang dimaksud tiada terbukti.
Berdasarkan fakta persidangan terungkap, modus operandi penanaman modal bodong melibatkan pengumpulan dana dari penduduk dengan skema pembangunan ekonomi palsu yang menjanjikan keuntungan masih di waktu singkat.
Namun, alih-alih memberikan keuntungan, para korban justru kehilangan seluruh dana yang tersebut mereka itu investasikan.
Dalam beberapa sidang terakhir, pihak kejaksaan sudah pernah membeberkan bukti-bukti yang menguatkan keterlibatan pelaku utama pada penggelapan dana nasabah. Salah satu fakta yang tersebut mencuat adalah pemakaian dana pelanggan untuk kepentingan pribadi pelaku, termasuk pembelian aset-aset mewah kemudian penanaman modal lain.
Melani juga menekankan pentingnya sinergi antara aparat penegak hukum kemudian pemerintah di mempercepat proses hukum persoalan hukum tersebut.
“Kami berharap pengadilan segera memutuskan tindakan hukum ini dengan adil dan juga tegas, sehingga para korban mendapatkan kembali hak-haknya yang tersebut selama ini terenggut,” katanya.
Korban memohonkan pemerintah terus memperketat regulasi terhadap pembangunan ekonomi berbasis teknologi digital mengingat maraknya penggelapan yang dimaksud menyasar warga dengan iming-iming keuntungan besar.
“Kami juga berharap pemerintah terus meningkatkan edukasi terhadap warga agar bukan mudah terjebak pada pembangunan ekonomi bodong seperti yang mana kami alami,” ujar Melani.
Melani sama-sama korban lainnya tetap memperlihatkan optimistis bahwa keadilan akan terwujud melalui proses hukum yang dimaksud transparan kemudian adil.
