Dibayangi Ancaman Perang Dagang Baru, Biden serta Xi Jinping Berjumpa

JAKARTA – Pertemuan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan juga Presiden China Xi Jinping diperkirakan akan menjadi tatap muka terakhir selama masa jabatan Biden. Sementara, Beijing bersiap menghadapi kepemimpinan Presiden terpilih Donald Trump pada Washington.
Kedua pemimpin ini mengunjungi konferensi para kepala negara kelompok Kerjasama Kondisi Keuangan Asia Pasifik (APEC) di area Lima, Peru, yang tersebut dimulai pada hari hari terakhir pekan (15/11). Pertemuan hari Hari Sabtu (16/11) menjadi rapat ketiga kalinya bagi keduanya bertemu secara dengan segera sejak Biden menjabat.
Hubungan antara China juga AS, negara adidaya paling penting di area dunia terus memburuk selama masa jabatan pertama Trump sebagai presiden, ketika ia memulai pertempuran dagang dengan Beijing. Namun, hubungan menjadi semakin tegang pada empat tahun terakhir pemerintahan Biden dengan berbagai permasalahan mulai dari konflik dagang hingga TikTok.
Pada 2023, Meksiko mengambil alih sikap China sebagai mitra dagang terbesar Negeri Paman Sam untuk pertama kalinya di 20 tahun terakhir seiring memburuknya hubungan ekonomi. Meski begitu, Biden tetap saja berupaya mempertahankan hubungan stabil dengan Beijing.
Melansir dari Aljazeera, penasihat Security Nasional Negeri Paman Sam Jake Sullivan mengatakan, mendekati pertemuan di area Lima, Peru, Xi kemudian Biden akan mendiskusikan transisi Gedung Putih lalu perlunya sikap tenang dari kedua belah pihak di periode tersebut.
Dalam kampanye pemilihan presiden Negeri Paman Sam tahun ini, Trump telah dilakukan mengancam akan memberlakukan tarif 60% untuk semua impor China ke AS. Berikut ilustrasi bagaimana hubungan AS-China terus memburuk di area bawah kepemimpinan Biden juga apa yang dimaksud akan terjadi dalam bawah kepemimpinan Trump 2.0 .
Trump, pada masa pemerintahan pertama, memulai konflik dagang dengan China setelahnya menyalahkan Beijing melawan praktik-praktik perdagangan yang dianggap tak adil, menurutnya berkontribusi pada defisit perdagangan yang mana besar serta menguntungkan China. Praktik-praktik tersebut, menurut AS, termasuk kerja paksa, pencurian kekayaan intelektual, kemudian tarif rendah yang digunakan tak adil yang dimaksud merugikan produsen AS. China pun telah terjadi lama membantah tuduhan-tuduhan ini.
Sejak Januari 2018, pemerintahan Trump memberlakukan tarif yang dimaksud lebih lanjut tinggi untuk impor China dengan tarif antara 10-25% di tempat bawah Pasal 301 Undang-Undang Perdagangan. Beijing menuduh Washington melakukan proteksionisme nasionalis juga membalas dengan tarif yang dimaksud lebih banyak tinggi pada impor AS.
Namun, mendekati akhir masa jabatan pertama Trump, kedua negara menyetujui sebuah kesepakatan yang dimaksud akan menciptakan Washington menurunkan tarif pada beberapa barang. Sebagai gantinya, China berjanji untuk meningkatkan hak kekayaan intelektual juga juga membeli tambahan barang Negeri Paman Sam senilai USD200 miliar dalam menghadapi level tahun 2017 pada akhir 2021.






