Beijing – Otoritas kejaksaan China berupaya menguatkan pengamanan bagi warga lanjut usia (lansia), penyandang disabilitas, lalu kelompok rentan lainnya di litigasi kepentingan umum, demikian ungkap lembaga kejaksaan tertinggi negara yang dimaksud pada Awal Minggu (24/2).
Dalam sebuah konferensi pers, Kejaksaan Agung Rakyat (Supreme People's Procuratorate/SPP) China mengungkapkan pada 11 bulan pertama 2024, lembaga-lembaga kejaksaan di tempat seluruh negara itu sudah pernah menangani 3.318 tindakan hukum yang tersebut berkaitan dengan pemeliharaan lansia, penyandang disabilitas, kemudian pekerja perempuan, migran juga pekerja jenis baru.
SPP menyatakan kejaksaan membidik beberapa hambatan sosial yang menonjol juga bidang-bidang utama yang telah lama melanggar kepentingan publik seperti diskriminasi ketenagakerjaan terhadap perempuan, lembaga perawatan lansia yang digunakan bukan miliki izin, lalu masalah-masalah terkait dana jaminan kerja bagi penyandang disabilitas.
Menurut SPP, pemeliharaan hak serta kepentingan kelompok rentan sudah menjadi fokus utama di litigasi kepentingan umum di tempat China. Lebih dari 140.000 tindakan hukum litigasi kepentingan umum sudah pernah ditangani pada Januari hingga November tahun lalu.
Selain itu, SPP juga menambahkan bahwa pada proses penanganan kasus-kasus yang menyangkut kepentingan umum, otoritas kejaksaan telah dilakukan memprioritaskan masalah-masalah yang berkaitan dengan kegelisahan rakyat yang mendesak seperti proteksi ekologi, keamanan obat kemudian makanan, proteksi informasi pribadi.serta pembohongan telekomunikasi.
SPP mencatat pada 11 bulan pertama tahun lalu, sebanyak 55.000 perkara proteksi ekologi lalu sumber daya sudah diselesaikan. Sementara 23.000 perkara yang tersebut melibatkan keamanan obat serta makanan juga 4.848 perkara terkait pemeliharaan informasi pribadi telah terjadi ditangani.
