DKI Jakarta – Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudistira mengatakan, Indonesia sudah ada saatnya menerapkan ekonomi restoratif di upaya memberikan keseimbangan antara perkembangan sektor ekonomi dan juga lingkungan.
"Sudah saatnya Negara Indonesia menemukan kekuatannya sendiri, tanpa mengikuti model ekonomi mainstream," kata Bhima Yudistira pada keterangan di Jakarta, Jumat.
Bhima di diskusi bertajuk Kondisi Keuangan Era Krisis Iklim serta peluncuran buku "Saatnya Sektor Bisnis Restoratif," mengatakan, model ekonomi Nusantara yang terbukti berhasil tahan terhadap krisis, seperti krisis moneter 1998 kemudian pandemi COVID-19, adalah ekonomi yang berkembang dari warga lokal dan juga bidang usaha mikro, kecil, juga menengah (UMKM).
Dikatakan inilah wujud ekonomi yang mana tak semata-mata memeratakan kesejahteraan, tapi juga memulihkan alam oleh sebab itu menghindar dari upaya-upaya ekstraksi besar-besaran seperti penambangan dan juga perkebunan monokultur yang tersebut masif.
Sistem ekonomi restoratif, katanya, di studinya, CELIOS mendefinisikan perekonomian restoratif sebagai model ekonomi yang dimaksud bertujuan memulihkan biosfer terdegradasi untuk mendapatkan kembali fungsi ekologis lalu menyediakan barang juga jasa yang bernilai bagi masyarakat.
“Kalau pemerintah tidaklah akui ini model sektor ekonomi yang mana Tanah Air banget lalu proven, inilah kerugian kita,” tegasnya.
Diskusi ini merupakan kolaborasi antara CELIOS, jaringan LaporIklim, radio jaringan KBR, banyak penulis independen dan juga beberapa lembaga pendukung, yakni Econusa, Lingkar Temu Daerah Lestari, Koalisi Sektor Bisnis Membumi, Traction Tenaga Asia, Iklimku.org juga Yayasan Bambu Lestari.
Bhima mempertanyakan model sektor ekonomi ekstraktif yang dimaksud dianggap solutif oleh sebagian pihak.
Menurut hasil penelitian CELIOS, desa yang dimaksud miliki basis pendapatan ekstraktif dari penambangan misalnya, cenderung susah mendapatkan infrastruktur kebugaran dan juga pendidikan.
Lebih parah lagi, ketergantungan pada komoditas seperti nikel lalu batu bara, yang dimaksud harganya fluktuatif serta cenderung terus menurun, menciptakan perekonomian Nusantara rentan dikendalikan oleh eksternal.
Bhima menilai, perekonomian ekstraktif bukan hanya saja destruktif, tetapi juga merobohkan lingkungan kemudian mengancam kebugaran masyarakat.
Pengamat kegiatan ekonomi Harryadin Mahardika menjelaskan, dilema Negara Indonesia memilih model ekonomi. Indonesi ingin industrialisasi, tetapi kenyataannya tak ringan sebab telah tertinggal dari efisiensi bidang China, India atau Vietnam.
Karena itu, Tanah Air pada waktu ini tampak mengejar kekayaan dengan strategi ekstraksi sumber daya juga hilirisasi.
Menurut dia, ini adalah langkah pragmatis tapi realistis dari pemerintahan Joko Widodo yang mana segera berlalu.
Manajer Kampanye Hutan juga Kebun Walhi Ully Artha Siagian menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia, ekonomi juga lingkungan.
Untuk mendirikan kegiatan ekonomi restoratif kemudian kegiatan ekonomi nusantara yang tersebut berkelanjutan, Ully menekankan perlunya mengkritisi model ekonomi ekstraktif serta kapitalistik yang berlaku ketika ini.
Berdasarkan riset WALHI tahun 2019-2020, sektor ekonomi warga terus kuat sewaktu lingkungannya terjaga, diantaranya dalam kawasan gambut, dataran tinggi, kemudian pesisir.
Artikel ini disadur dari CELIOS: Indonesia saatnya menerapkan ekonomi restoratif
