JAKARTA – eksekutif masih mengkaji kebijakan biaya gas bumi tertentu (HGBT) sebesar USD6 per MMBTU untuk tujuh sektor lapangan usaha kemudian ada wacana untuk mencabut subsidi HGBT. Ada juga pendapat yang dimaksud menginginkan subsidi dihapus, meskipun gas merupakan salah satu komponen biaya utama pada bidang industri.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra Bambang Haryo Soekartono (BHS) mengungkapkan sudah ada waktunya pemerintah melakukan audit penerapan biaya gas alam di dalam pada negeri, baik yang tersebut untuk sektor maupun untuk rakyat. Sebab, nilai gas Indonesia ketika ini telah terlalu tinggi, jikalau dibandingkan dengan dengan harga jual gas alam internasional yang digunakan hanya saja USD3,21 per MMBTU.
“Kita ini salah satu penghasil gas alam terbesar dunia, bahkan baru cuma ditemukan sumber gas di area Aceh yang digunakan jarak jauh tambahan besar 18 kali lipat dari yang digunakan di dalam hasilkan di area Arab Saudi. Seharusnya harga jual gas alam pada Indonesia sebanding dengan yang mana dalam berlakukan di tempat Arab Saudi, yaitu USD0,5 per MMBTU,” ujar BHS, pada pernyataannya, Selasa (17/12/2024).
Dia menyebutkan harga jual gas sektor yang digunakan disubsidi hanya sekali untuk tujuh sektor industri, yaitu pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca kemudian sarung tangan karet adalah USD6 per MMBTU. Sementara yang tidaklah mendapatkan subsidi mayoritas item sektor adalah USD11-12 per MMBTU, tergantung klasifikasi industri.
Ketentuan itu, katanya, sangat mahal kemudian tinggi sekali harganya, bandingkan dengan harga jual gas lapangan usaha di tempat Malaya yang mana sebesar USD4,5 per MMBTU. Sementara, tarif gas sektor dalam Thailand adalah USD5,5 per MMBTU serta nilai gas lapangan usaha dalam Vietnam sekitar USD6,39 per MMBTU.
“Bagaimana bidang kita mampu bersaing di dalam domestik maupun internasional jikalau nilai gas alam untuk bidang di area Indonesia dua sampai tiga kali lipat dari negara-negara Asia Tenggara tersebut, apalagi di tempat sektor pertanian, lapangan usaha pupuk mempunyai total biaya 70 persennya adalah komponen dari gas alam,” jelas Bambang.
BHS menjelaskan apabila harga jual subsidi HGBT untuk pupuk dikembalikan normal maka nilai tukar pupuk akan meningkat tajam, bisa-bisa dua kali lipat. Kondisi itu tentu akan menyulitkan produksi pertanian dalam Indonesia dan juga nilai beras yang ketika ini sudah ada sangat mahal, sehingga akan menjadi terpencil lebih banyak mahal.
Bambang yakin pemerintahan Prabowo akan memperhatikan kondisi ini untuk tidak ada mencabut subsidi HGBT, bahkan akan mempertimbangkan harga jual gas alam untuk lapangan usaha menjadi USD6 per MMBTU untuk semua jenis industri.
“Kita harapkan bisa jadi turun menjadi sejenis dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya sehingga nilai komoditas lapangan usaha akan terjangkau kemudian daya beli penduduk kembali meningkat,” tandasnya.
Kebijakan ini, katanya, akan lebih besar meningkatkan iklim bidang usaha lapangan usaha yang tersebut ada pada Indonesia sehingga tiada gulung tikar maupun berpindah ke negara lain yang digunakan dampaknya akan meningkatkan pengangguran. Dengan kebijakan itu, diharapkan lapangan usaha pada negara lain berminat masuk ke Indonesia sehingga sektor ekonomi menjadi meningkat 8% sesuai target yang digunakan diinginkan Presiden Prabowo.
